Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Pemberantasan Korupsi Tetap Ada Kemajuan

Kompas.com - 09/12/2013, 19:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengklaim ada keberhasilan dari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Menurut Bambang, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya diukur dari nilai CPI (corruption perception index) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diluncurkan Transparency Internasional setiap tahunnya.

"Kita enggak boleh terpaku sama CPI (corruption perception index) karena itu punya metodologi tersendiri yang tidak bisa mengukur sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi. KPK misalnya, mengembangkan beberapa, antara lain inisiatif antikorupsi, upaya-upaya yang dilakukan lembaga-lembaga, itu trennya naik," kata Bambang di sela-sela acara "Pekan Antikorupsi 2013" di Jakarta, Senin (9/12/2013).

Bambang menilai, CPI atau IPK Indonesia yang stagnan tersebut harus dimaknai secara proporsional. Menurutnya, IPK itu hanya menggambarkan persepsi korupsi para pakar dan pebisnis di sektor publik.

"Itu respondennya pakar dan kalangan bisnis, itu gabungan dari 9 indeks lain, yang dilihat lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kepentingan bisnis. Kita enggak boleh terpaku sama CPI, karena itu punya metodologi tersendiri yang tidak bisa mengukur sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi," tuturnya.

Dia juga menilai bahwa CPI/IPK bukan satu-satunya acuan dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu negara. "KPK kan membangun sistem, Anda pergi ke kantor Imigrasi, bandingkan lima tahun lalu dan sekarang. Sekarang kalau bikin paspor jelas jam berapa dilayani, siapa yang melayani, berapa lama dilayani, di titik itu ada kemajuan, tapi tidak diukur sepenuhnya oleh CPI," kata Bambang.

Seperti diberitakan, tahun 2013, IPK Indonesia stagnan dengan skor 32 dari skala 0-100. Semakin tinggi skor IPK sebuah negara, semakin bersih tingkat korupsi di negara tersebut. Menurut Bambang, IPK Indonesia bisa saja ditingkatkan jika pemerintah mengikuti alur metodologi IPK tersebut dengan masuk ke sektor swasta dan kalangan bisnis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com