Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Takut Disangka Korupsi, Pemda Ragu Implementasikan Program

Kompas.com - 09/12/2013, 13:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluhkan dampak dari pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, kata Presiden, masih banyak pejabat pemerintahan yang ragu dalam mengimplementasikan program lantaran takut disangka korupsi.

"Fenomena lain munculnya keraguan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan merealisasikan anggaran karena takut disalahkan," kata Presiden saat berpidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan pejabat lain.

Presiden mengatakan, saat dirinya berkunjung ke daerah, para kepala daerah, baik gubernur, walikota/bupati kerap mengeluhkan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dengan sangkaan korupsi. Hal itu, kata Presiden, membuat kepala daerah tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan ada yang tidak mau bekerja.

Kegamangan mereka dalam mengelola anggaran, kata Presiden, membuat pencairan anggaran untuk pembangunan sering terhambat. Akhirnya, penyerapan APBN dan APBD tidak sesuai target.

"Ini yang saya terima masukan dari daerah. Oleh karena itu, saya menginstruksikan ke semua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu harga mati. Tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintahaan masih bisa bekerja," kata Presiden.

"Bayangkan kalau provinsi dan kabupaten tidak bisa bekerja, bayangkan ada lembaga negara tidak bisa bekerja, bayangkan BUMN tidak bisa bekerja karena cara-cara pemeriksaan sedemikian rupa sehingga membuat kemandekan dari organisasi itu," tambah Presiden.

Presiden mengatakan, dirinya memang bertugas menjadikan negara lebih bersih dengan pemberantasan korupsi. Namun, tambahnya, ada pula tugas untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

"Karena itu untuk rakyat kita juga, mereka ingin ekonominya tumbuh, kesejahteraannya meningkat, negaranya aman," kata Presiden.

Menjawab pernyataan SBY itu, Ketua KPK Abraham Samad seusai acara berkomentar singkat.

"Pidato kita senafas. Pemdanya saja ketakutan. Kalau Pemdanya yang bersih, tidak perlu takut. Tapi kalau Pemdanya kotor, korup pastilah dia takut," kata Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com