Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Bantah Beli Kapal Selam untuk Hadapi Ancaman Australia

Kompas.com - 06/12/2013, 12:08 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah rencana pembelian kapal selam jenis Kilo Class dari Rusia yang ditempatkan di wilayah selatan Indonesia untuk menghadapi ancaman dari Australia. Menurutnya, pembelian kapal selam sudah direncanakan sejak lama sesuai dengan rencana strategis Minimum Essential Force (MEF).

"Saya tidak pernah mengatakan ancaman dari selatan dalam buku putih. Dalam rencana itu, dalam konteks regional yang diprioritaskan, itu di perbatasan," katanya kepada wartawan saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Menurut Purnomo, Kementerian Pertahanan sudah merencanakan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) sejak MEF dibuat dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama (2010-2014), tahap kedua (2015-2019), dan tahap ketiga (2020-2024). Terkait rencana pembelian kapal selam, ia mengatakan, pembelian alutsista bisa saja dipercepat sesuai dengan kemampuan anggaran.

"Selama kami memiliki dukungan dari pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), itu kita lakukan," ucapnya.

Purnomo mengatakan, rencana pembelian kapal selam dari Rusia untuk menjaga checkpoint perairan Indonesia. Indonesia, katanya, memiliki lima checkpoint, yaitu Selat Sunda, Selat Lombok, dan tiga checkpoint di wilayah timur perairan Indonesia. Ia mengatakan, kapal selam ini nantinya akan ditempatkan di wilayah timur karena perairannya yang cukup dalam. Ia mengatakan, kapal selam jenis Kilo Class yang dibeli dari Rusia adalah kapal selam bekas yang akan dimodernisasi, termasuk dilengkapi peluru kendali jarak jauh. Namun, ia mengatakan kapal selam itu masih dioperasionalkan oleh AL Rusia.

"Di dalam military base-nya, mereka punya ratusan kapal selam yang masih digunakan," kata Purnomo.

Terkait dengan alokasi dana, Purnomo mengatakan, kementeriannya tidak memiliki masalah dengan anggaran. Mengenai nilai pembeliannya, ia juga mengaku masih bernegosiasi dengan pihak Rusia, termasuk soal opsi jenis pembiayaan yang akan digunakan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetiyo mengatakan saat ini TNI-AL sudah mengirimkan sebuah tim untuk memeriksa spesifikasi teknis kapal selam tersebut. Namun, ia menggarisbawahi salah satu keunggulan dari kapal selam buatan Rusia tersebut.

"Kemampuannya yang memiliki peluru kendali yang bisa ditembakkan dari bawah permukaan (laut) dengan jarak jauh. Itu yang kita enggak punya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com