Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Sebut PKS Kesulitan Dana Kampanye

Kompas.com - 05/12/2013, 20:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah ditimpa persoalan minimnya dana kampanye. Partai ini harus menurunkan sejumlah biaya perjalanan hingga mengganti strategi kampanye sehingga bisa lebih efisien. Hal ini diakui Presiden PKS Anis Matta.

"Sangat kesulitan (dana). Makanya, setelah menjadi Presiden PKS, saya mereduksi biaya operasional semininal mungkin," ujar Anis dalam perbincangan dengan sejumlah media massa di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Anis tidak menjelaskan apakah penyebab dari kesulitan dana itu. Ia hanya memaparkan bahwa semenjak menjadi Presiden PKS, dia mulai mengatur kegiatan partai agar tidak mengeluarkan banyak biaya.

Anis Matta mulai menjabat Presiden PKS pada Februari 2013. Anis Matta dipilih Majelis Syuro PKS setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi. Lebih lanjut, Anis menuturkan, pengaturan biaya yang dilakukannya mulai dari biaya perjalanan.

"Kalau dulu semua pakai kelas bisnis, sekarang semuanya kelas ekonomi baik transporatsi udara, laut, dan darat," katanya.

Menurutnya, tidak hanya PKS yang mengalami kesulitan dana. Hampir semua partai, lanjutnya, merasakan hal serupa.

Oleh karena itu, Anis mengaku cara berkampanye PKS pun mulai diubah. Jika sebelumnya, PKS menargetkan popular vote melalui media massa, kini PKS melakukan kampanye secara lokal untuk lebih menyasar kursi.

"Semua kampanye adalah lokal. Setiap caleg dipersilakan untuk membuat kampanye dalam bentuk apa pun disesuaikan dengan daerah masing-masing. Tidak ada instruksi khusus dari pusat," ucap Anis.

Anis menilai saat ini upaya kampanye dengan menggunakan media massa tidak lagi berpengaruh pada preferensi pilihan pemilih. Hal ini, lanjutnya, disebabkan tidak adanya rasa percaya terhadap politik.

"Sudah muncul public distrust, sehingga iklan tak lagi laku," ucapnya.

Dengan cara seperti ini, Anis mengaku PKS juga bisa menekan anggaran. Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerapkan sistem zonasi untuk atribut kampanye pun dinilai Anis sangat membantu menekan biaya.

"Jadi lebih diintensifkan pada tatap muka. Ini bagus karena efektivitasnya lebih tinggi," ucap Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com