Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Jelang Pemilu 2014, Rawan Kejahatan Perbankan

Kompas.com - 05/12/2013, 19:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan bahwa kejahatan di bidang perbankan dan keuangan rawan terjadi menjelang pemilihan umum. Kejahatan tersebut, menurut Abraham, rawan dilakukan pihak-pihak berkuasa untuk kepentingan pemilu.

“Kejahatan-kejahatan di bidang perbankan dan di bidang keuangan itu kalau kita lihat siklusnya sekarang terjadi ketika dekat-dekat pemilu. Maka itu kita memberikan warning (peringatan), agar supaya tidak terjadi lagi kejahatan di bidang perbankan dan keuangan,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Abraham juga mengatakan, korupsi di bidang perbankan dan keuangan ini tergolong kejahatan yang canggih dan sulit terdeteksi.

“Hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan, kejahatan-kejahatan itu sifatnya white collar crime (kejahatan kerah putih),” tambahnya.

Menurutnya, sistem perbankan di Indonesia masih rentan terserang korupsi. Banyak bank kecil yang mengalami kesulitan pendanaan kemudian permasalahan dana bank-bank kecil itu diambil alih pemerintah. Campur tangan pemerintah inilah yang dianggap Abraham rawan disalahgunakan.

“Pemerintahlah yang akan melakukan atau berkewajiban untuk menyelamatkan sektor perbankan, ya di situlah rawannya. Kalau Pemerintah sudah turun tangan untuk menyelamatkan itu, di situ sesuatu yang amat rawan, makanya kita harus perhatikan,” tuturnya.

Abraham lantas mencontohkan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selain kasus Century, Abraham menyebut kasus megakorupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan, KPK akan mencegah agar kasus perbankan seperti Century dan BLBI tidak terulang lagi. Pencegahan dilakukan KPK melalui pemantauan, kajian pencegahan, maupun kajian bidang penindakan, serta kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau ini telanjur terjadi, kemudian kita melakukan penindakan, uangnya nanti akhirnya bisa kita selamatkan, tidak bisa signifikan lagi, atau sesuai dengan kerugian negara yang sudah telanjur keluar, misalnya Century Rp 6,7 triliun, kan kita sekarang melakukan penindakan, tapi nanti tidak akan kembali uang sebesar itu,” kata Abraham.

Saat ditanya apakah artinya uang korupsi Century yang bergulir sejak 2008 itu juga digunakan untuk biaya kampanye Pemilihan Umum 2009, Abraham enggan menyimpulkan demikian.

“Saya pikir yang itu kamu jawab sendiri karena kita jawab itu di depan persidangan, kan sebentar lagi kan drama itu akan terjawab di persidangan,” ucapnya.

Kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik masih dalam proses penyidikan di KPK dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

DPP PKB Gelar Karpet Merah Menyusul Kabar Rencana Kedatangan Prabowo

Nasional
Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Momen Prabowo Guncangkan Badan Anies Sambil Tertawa Usai Jadi Presiden Terpilih

Nasional
Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Prabowo: Saya Akan Berjuang untuk Seluruh Rakyat, Termasuk yang Tidak Memilih Saya

Nasional
PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Nasional
Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Nasional
KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

Nasional
Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Nasional
Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Nasional
Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Nasional
KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Nasional
PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com