Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Menggoda, Kalau SBY Mau Kenapa Tidak?

Kompas.com - 05/12/2013, 14:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Dimas Oky Nugroho mengatakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tengah mengungkapkan hasrat politik Presiden yang juga Ketua Umum DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu, kata Dimas, diungkap Anas melalui pernyataannya yang mengusulkan agar SBY maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

"Ini karena hasrat politik keluarga Cikeas sangat kuat, dan Anas hanya menggoda. Kalau masih mau, kenapa tidak maju sebagai cawapres saja," kata Dimas, saat dihubungi, Kamis (5/12/2013).

Menurutnya, hasrat politik itu hal yang wajar. Apalagi, 11 peserta Konvensi Calon Presiden Demokrat memiliki elektabilitas yang rendah dibanding tokoh lain yang digadang menjadi calon presiden di 2014. Sesuai aturan, tak ada larangan jika SBY ingin maju sebagai calon wakil presiden.

"Ini sebuah pertarungan, dan Anas mengeluarkan wacana yang sangat menggoda dan masuk akal. SBY harus tenang, karena Anas ingin SBY keluar dan merespons," ujarnya.

Sebelumnya, Anas menyarankan Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai calon wakil presiden periode 2014-2019. Menurut Anas, SBY adalah kartu truf yang dapat menyelamatkan Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014.

Anas mengatakan, tanpa mengeluarkan kartu truf, Demokrat hanya akan berebut dengan Partai Gerindra untuk mendapat medali perunggu alias urutan ketiga. Ia mengungkapkan, ada dua faktor yang menjadi penyebab bakal melorotnya perolehan suara Demokrat pada 2014.

Faktor yang paling menentukan, kata Anas, yakni merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Rumus universal yang tidak bisa dibantah, lanjutnya, elektabilitas parpol pendukung pemerintah bakal turun jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun. Menanggapi itu, banyak komentar dari internal dan eksternal Partai Demokrat. Dari internal, usul Anas dianggap menjatuhkan harga diri SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com