Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Nur Pamudji Tekan Korupsi di PLN

Kompas.com - 04/12/2013, 16:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Direktur Utama PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Nur Pamudji mengatakan, kunci dari meminimalkan korupsi ialah dengan membangun sistem komputerisasi dan transparansi. Menurutnya, hal itu sudah terbukti ketika diterapkan di PLN.

Pamudji mengatakan, sejak awal memimpin PLN, pihaknya fokus dalam membenahi sektor pelayanan pelanggan dan pengadaan barang dan jasa. Di pelayanan, dibangun sistem agar pelanggan tidak perlu bertemu pegawai.

Dulu, ketika masih adanya interaksi langsung, meskipun nilai korupsinya relatif kecil, kata dia, hal itu memperburuk citra PLN. Anggapan publik ketika itu ialah bahwa berurusan dengan PLN mesti memerlukan uang.

"Dulu baru masuk pagar sudah dicegat, 'Sama saya saja, dibantu, saya ada hubungan orang dalam'. Masuk ke loket, penuh. Jadi habisin waktu. Yang tak mau repot, pakai calo," ucap Pamudji saat menjadi pembicara di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2013 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Pamudji menambahkan, setelah pelayanan melalui telepon dan website, pelanggan tak perlu lagi datang ke kantor PLN.

"Kenapa bangun itu karena kami percaya memperkecil bertemunya pelanggan dengan petugas, maka makin kecil peluang terjadinya sogok-menyogok. Kalau bisa pelanggan tidak perlu datang, bahkan tidak perlu tahu di mana kantor PLN," kata dia.

Selain itu, lanjutnya, dalam pelayanan diterapkan transparansi. Melalui situs, pelanggan dapat mengetahui sudah sampai mana permintaannya diproses. Pihaknya juga membuka pembukuan perusahaan untuk diperiksa oleh KPK dan BPK setiap saat.

Terkait pengadaan barang dan jasa, tambah peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award itu, pihaknya sudah menekankan ke internal dan para stakeholder untuk membantu program penghentian praktik suap di lingkungan PLN.

Sebelumnya, kata dia, praktik pengadaan barang terkadang tidak efisien. Ia memberi contoh pembelian trafo yang sangat mahal lantaran ternyata melalui perantara. Hal itu, kata dia, tidak salah dari segi aturan, tetapi itu inefisiensi.

"Perantara ambil keuntungan bisa sampai 40 persen, bahkan kasus tertentu sampai 60 persen. Lebih mahal perantaranya daripada harga barang. Itu akan muncul godaan pegawai menerima pemberian. Kita ubah PLN membeli barang langsung ke perusahaan. Jadi, kata kuncinya bangun sistem. Sebaiknya sistem terkomputerisasi dan transparan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com