Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2013, 14:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Nama mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, kembali disebut-sebut dalam pusaran kasus dana talangan Bank Century. Beberapa waktu lalu, Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah fraksi di DPR pun mewacanakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimiliki DPR untuk meminta pertanggungjawaban Boediono.

Menjelang Pemilu 2014, mungkinkah KPK tidak menahan diri untuk menyeret nama besar di balik Century?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai, secara politik, kasus Century masih bisa ditahan. Para elite, katanya, bisa saja sepakat untuk menutup buku karena sibuk persiapan Pemilu 2014. Hiruk pikuk politik dengan menggulirkan wacana HMP terhadap Boediono pun dianggap tak akan terealisasi pada 2014.

Meski secara politis kasus Century bisa diredam, Dradjad melihat KPK tak bisa berdiam diri. Secara hukum, kasus Century sudah mulai terungkap satu per satu.

"Siapa pun yang duduk di KPK pasti akan punya utang dan tuntutan ke sini. Elite partai bisa saja tutup buku, tapi buku ini sudah terbuka sangat lebar, sangat sulit menutup bukunya kembali," ujar Dradjad saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12/2013).

Ia melihat tekanan politik hanya akan dilakukan oleh anggota-anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century.

"Tapi, tidak sampai ke atas. Melihat kasus ini, memang seperti buang-buang uang. Timwas pun hanya dijadikan sarana untuk mengeluarkan dokumen-dokumen terkait Century satu per satu secara legal, tekanan hanya datang dari situ, bukan elite," kata Dradjad.

Pada bulan Juli 2013 lalu, KPK menargetkan kasus Century bisa selesai pada tahun 2013. Namun, hal ini dianggap sangat mustahil terjadi mengingat waktu KPK tidak sampai 1 bulan, sementara tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini baru Budi Mulya.

Budi Mulya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan itu diduga dilakukan Budi saat masih menjadi deputi bidang IV pengelolaan devisa Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com