Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Tak Ingin PPI Jadi Partai Politik

Kompas.com - 04/12/2013, 11:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anas Urbaningrum membentuk Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) setelah memutuskan berhenti dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Lalu, apakah PPI akan berubah menjadi partai politik nantinya?

Ia mengatakan, ada dua pandangan di internal PPI. Pertama, tidak ingin PPI menjadi parpol. Sejak awal, kata Anas, PPI dibangun menjadi organ sosial dan kebudayan sehingga harus tetap seperti itu.

Pandangan kedua, kata Anas, tergantung sejarah.

"Kalau sejarah membutuhkan PPI berubah, mentrasformasi diri menjadi parpol, itu panggilan sejarah. Tidak boleh takdir sejarah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi diputuskan sekarang. Itu mendahului takdir," katanya, saat berkunjung ke Kantor Tribun, Jakarta, Selasa (3/12/2013) sore.

Lalu, bagaimana pandangan Pribadi Anas terhadap masa depan PPI?

"Saya pribadi ingin PPI tetap menjadi organ sosial kebudayaan. Itu niat awal, komitmen awal yang harus dipegang teguh. Buat saya, PPI wadah terbuka bagi siapa pun, termasuk dari parpol berbeda-beda. Sekarang yang gabung PPI latar belakang parpolnya macam-macam. Saya bilang ke teman-teman, kalau mau bikin partai, yah lain lagi. Bisa saja Demokrat Perjuangan, misalnya, atau apalah," jawab Anas.

Ketika ditanya bagaimana jalannya organisasi PPI selanjutnya ketika dirinya ditahan KPK, Anas mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memikirkan hal itu. Ia menekankan kepada internal PPI bahwa PPI tidak boleh bergantung atau mengidentikkan diri kepada Anas.

"Yang prinsipil kita harus perbaiki kekurangan cara berpikir lama bahwa organisasi menjadi properti pribadi atau tokoh, atau keluarganya tokoh. Saya katakan, ini soal sikap budaya dalam mengelola organisasi," ucap Anas.

"PPI modal dasarnya, sahamnya dimiliki bersama. Tidak ada tokoh, atau keluarga tokoh yang pegang saham mayoritas. Ada Anas atau tidak ada Anas, PPI harus jalan. Anak saya sudah saya sampaikan, 'Kamu jangan bercita-cita jadi Sekjen PPI'. Dia sudah ngerti," tambah Anas.

Untuk itu, lanjut Anas, pengurus PPI tengah menyusun perangkat di seluruh Indonesia. Segala sesuatu bisa terjadi pada masa depan, khususnya pasca-Pemilu 2014.

"Pascapemilu sangat dimungkinkan akan ada perubahan peta politik nasional. Ketika ada perubahan itu, sangat mungkin akan punya makna bagi perkembangan PPI di daerah. Saya berhenti di situ. Sampeyan pasti tahulah maksudnya," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com