Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Anas, untuk Selamatkan Demokrat, SBY Jadi Cawapres Saja

Kompas.com - 04/12/2013, 06:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali dalam Pemilu Presiden 2014 sebagai calon wakil presiden periode 2014-2019.

Menurut Anas, langkah ini mampu menyelamatkan Demokrat dari keterpurukan dalam Pemilu Legislatif 2014.

"Demokrat itu masih punya kartu truf, kalau digunakan akan berguna. Pak SBY merelakan diri untuk jadi cawapres," kata Anas saat berkunjung ke kantor Tribun di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Anas mengatakan, tanpa mengeluarkan kartu truf, Demokrat hanya akan berebut dengan Partai Gerindra untuk mendapat medali perunggu alias urutan ketiga. Ia mengungkapkan, ada dua faktor yang menjadi penyebab bakal melorotnya perolehan suara Demokrat pada 2014.

Faktor yang paling menentukan, kata Anas, yakni merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Rumus universal yang tidak bisa dibantah, lanjutnya, elektabilitas parpol pendukung pemerintah bakal turun jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun. Begitu juga sebaliknya.

Anas mengutip hasil survei berbagai lembaga survei terhadap kinerja SBY-Boediono selama empat tahun terakhir. Menurutnya, hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak puas dengan kinerja pemerintah di berbagai sektor.

Faktor lain yang bakal memengaruhi hasil pileg yakni mesin parpol Demokrat. Untuk faktor ini, Anas tak bisa menilai bagaimana mesin parpol setelah ia berhenti sebagai ketum. Namun, kalaupun mesin parpol bekerja optimal, menurut Anas, tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas Demokrat jika kinerja pemerintah tak optimal.

"Faktor keduanya ada di tangan SBY, baik sebagai presiden maupun ketua umum. Demokrat itu semakin identik dengan SBY. Demokrat partai yang paling kompak antara ketum dan sekjen (Edhie Baskoro Yudhoyono), partai yang tidak mungkin konflik antara ketua majelis tinggi dengan ketum," kata Anas, dengan raut wajah serius.

SBY cawapres

Anas berpendapat, sulit berharap kepada 11 peserta Konvensi Demokrat jika melihat hasil survei selama ini. Maka, untuk kepentingan Demokrat agar elektabilitasnya naik dan kepentingan keberlangsungan program SBY di pemerintahan, menurut Anas, SBY sebaiknya maju sebagai cawapres. Sesuai aturan, SBY tak bisa lagi maju sebagai capres setelah menjabat presiden selama dua periode.

"Bukan pilihan buruk untuk (SBY) merelakan diri turun pangkat menjadi cawapres. Sama seperti Pak SBY mau jadi ketum dari jabatan Ketua Majelis Tinggi. Itu kesediaan, keikhlasan untuk terima," kata pendiri organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu.

"Kalau Pak SBY mau ikhlas, kan bakal banyak capres tertarik ajak (SBY). Kalau dari 11 (bakal capres Demokrat) ini belum tentu (ada yang mau berkoalisi). Pak SBY pendukungnya masih ada. Kalau bersedia ikhlas mengambil peran itu, itu bermanfaat untuk keselamatan Demokrat dan kelanjutannya program-programnya. Jadi kata kuncinya kesediaan Pak SBY berkorban. Ini saya serius (bicara)," tambah Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com