Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Bantah Pernah Marahi Ahok

Kompas.com - 03/12/2013, 19:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Gerindra membantah pernah memarahi kadernya yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penggusuran warga di bantaran kali dan pedagang kaki lima (PKL). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Wibowo berdalih partainya selalu mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sampai sekarang tidak ada bilang menegur Ahok. Dia (Ahok) kan hanya bilang kalau saya siap ditegur, ya siap. Itu risiko, dan saya melihat sikap Ahok sudah sesuai dengan aturan," ujar Edhy saat dihubungi, Selasa (3/12/2013).

Edhy menilai, selama ini kebijakan yang dilakukan Basuki masih berada di jalur yang tepat. Lagi pula, kata Edhy, pengusuran itu juga tidak dilakukan secara gratis, tetapi ada kompensasi yang diterima warga.

"Selama kebijakan itu jelas, dan saya pikir kami harus mendukung. Cuma, mereka (Pemprov DKI Jakarta) tidak serta-merta membumihanguskan," katanya.

Ditegur karena menggusur

Pernyataan Edhy ini jauh berbeda dari pengakuan Basuki. Basuki sempat bercerita pernah ditegur oleh Gerindra terkait penertiban masyarakat kelas bawah, seperti pedagang kaki lima (PKL) dan warga bantaran kali, yang merupakan sasaran pemilih pada Pemilu 2014.

"Partai saya yang sekarang sempat marah-marah sama saya karena partai, kan, sedang pemilu dan memanfaatkan orang-orang kecil itu untuk memilih," kata Basuki di Jakarta, Senin (2/12/2013).

Meski demikian, pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tidak khawatir apabila nantinya berselisih dengan partainya dalam hal penertiban Jakarta. Menurut Basuki, mengatasi kesemrawutan Jakarta, mau tak mau, membuatnya bersikap tegas dalam menegakkan peraturan.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak asal menggusur bangunan bantaran kali ataupun membongkar PKL. "Kami kasih solusi kepada mereka. Kami bukan benci orangnya, tetapi kami benci sikapnya," ujar Basuki.

Menurut Basuki, ia dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah rela dan pasrah apabila nantinya dipecat oleh partai asalkan Kota Jakarta bisa dibenahi. Hal itu pula yang membuatnya dan Jokowi tak menunggu pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 untuk menjalankan segala kebijakan.

"Gubernur dan saya sudah memilih, sekalipun dipecat partai, ya sudah enggak apa-apa. Kami ngotot mendidik orang Jakarta 'konyol' seperti ini, ya enggak apa-apa pecat saja," ujar Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com