Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Kompas.com - 03/12/2013, 19:34 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi di negara-negara di dunia pada tahun 2013. Dengan skor yang stagnan dari tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak IPK Indonesia.

"Upaya KPK dan Pengadilan Tipikor melakukan penegakan hukum dalam rangka memberantasan korupsi memberikan warna lain dalam skor CPI (Corruption Perception Index atau IPK) Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Sasongko, saat memaparkan hasil survei di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Dadang mengatakan, kontribusi tersebut terlihat dari sumber data yang diambil TI, seperti BF, IMD, dan WEF yang menunjukkan adanya peningkatan skor. Menariknya, keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi justru menguak kondisi korupsi di Indonesia di berbagai sektor dalam setahun seperti hukum, kepolisian, kejaksaan, politik (parpol dan parlemen), dan birokrasi untuk bisnis.

Dengan demikian, kata Dadang, sektor kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan bisnis menjadi sektor yang paling banyak dipersepsikan sebagai ladang korupsi. Bahkan, survei Global Index yang dijadikan salah satu sumber data oleh TI menunjukkan adanya penurunan skor 10 poin di sektor bisnis.

Menanggapi hal tersebut, staf ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, mengakui bahwa IPK yang dikeluarkan TI meleset dari target yang telah ditentukan. Meski begitu, Yunus melihat hal tersebut secara optimistis terkait pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK.

"Survei Doing Business-nya World Bank kemarin kan juga Indonesia peringkat 128 dari 185 negara," ucap Yunus.

Terkait dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, parpol serta parlemen, survei ini mengonfirmasi temuan TI Global Corruption Barometer yang menempatkan keempat sektor tersebut sebagai sektor yang paling korup. Dengan skala 0-5, skor semakin tinggi semakin korupsi, kepolisian menjadi yang terkorup dengan skor 4,5, diikuti parlemen (4,5), pengadilan dan kejaksaan (4,4), dan parpol (4,3).

Seperti diketahui, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32.

Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik empat peringkat di antara negara-negara lain dari 118 menjadi 114.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com