Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Kritik Pekan Kondom Nasional 2013

Kompas.com - 03/12/2013, 15:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Okky Asokawati menilai, Kementerian Kesehatan tak memiliki pemahaman cukup dalam penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS.

Hal ini disampaikan Okky terkait program Pekan Kondom Nasional (PKN) 2013 yang digulirkan oleh Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN). Okky menjelaskan, pembagian kondom gratis dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS seharusnya diimbangi dengan kajian sosiologis yang mendalam sebelum direalisasikan. Kajian sosiologis inilah yang menurut Okky tak terlihat dan mendasari Kementerian Kesehatan menggelar Pekan Kondom Nasional.

"Membagi kondom secara serampangan justru menunjukkan rendahnya kontrol dan pemahaman para pemegang otoritas terhadap etika moral dan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah ini," kata Okky dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (3/12/2013).

Selanjutnya, politisi PPP ini juga menyayangkan pembagian kondom yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan KPAN di lingkungan sekolah dan kampus. Pemberian kondom di institusi pendidikan, kata Okky, menunjukkan rendahnya sensitivitas Kementerian Kesehatan dan KPAN. Secara tidak langsung, kedua institusi itu dinilai mengonfirmasi bahwa seks bebas diperbolehkan selama menggunakan kondom.

"Program ini tidak terarah, serampangan, dan syarat kepentingan bisnis. Jangan sampai kepentingan bisnis dari pembagian kondom ini menjadikan semuanya misleading," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan bersama KPAN kembali menggelar PKN. Menurut rencana, PKN 2013 akan digelar lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan cakupan sasaran.

Sekretaris KPAN Kemal Siregar mengatakan, PKN 2013 akan berlangsung pada tanggal 1-7 Desember 2013. Kegiatannya antara lain terdiri dari kampanye edukasi yang dilakukan di 12 kota besar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah berisiko tinggi, seperti pangkalan truk, pelabuhan, dan lokalisasi.

Selain itu, ada pula kampanye bus kondom yang akan berkeliling Jakarta dan melakukan edukasi di tempat-tempat publik dan kampus. Sementara itu, puncak acara akan digelar di Lapangan Yonif Mekanis 201, Gandaria, Jakarta Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com