Soal Medsos, Parpol Harus Belajar dari Gita Wirjawan

"Jadi partai politik bisa belajar dari Gita Wirjawan bagaimana meningkatkan popularitas di social media," ujar CEO Katapedia Indonesia, Deddy Rahman, dalam pemaparan hasil surveinya di Jakarta, Senin (2/12/2013).

Menurut Deddy, Gita memiliki tim media yang bagus karena memiliki buzzer yang kuat dan pendukung yang banyak. Hanya, ia menilai, tim media harus lebih baik dalam penanganan konten dan isu.

Berdasarkan survei Katapedia, popularitas Gita di Twitter mencapai 40,76 persen, Dahlan Iskan 25,26 persen, dan Marzuki Alie 15,77 persen. Berbeda dengan Gita, strategi umum yang dipakai parpol adalah penggunaan buzzer yang belum memiliki pengaruh kuat di media sosial. Buzzer, terangnya, adalah akun pengguna Twitter yang mendorong akun resmi dengan cara membalas atau me-retweet sehingga pembicaraan menjadi lebih ramai.

"Salah satu indikatornya adalah jumlah follower (pengikut di Twitter). Biasanya, semakin banyak jumlah follower semakin berpengaruh," imbuhnya.

Ia mencontohkan beberapa partai politik, seperti Nasdem, Golkar, dan Hanura, yang menggunakan buzzer, tetapi memiliki pengaruh yang lemah. Nasdem, kata Deddy, menggunakan strategi dengan memperbanyak buzzer calon legislatif di daerah-daerah. Namun, para buzzer tersebut memiliki nilai pengaruh yang lemah.

"Jadi tidak ada me-reply atau me-retweet," ucapnya.

Hal serupa, lanjut Deddy, juga menimpa Golkar dan Hanura. Menurut Deddy, Golkar dan Hanura sama-sama mulai menggunakan buzzer, tetapi tidak memiliki pengaruh. Selain itu, dia menilai, kedua parpol itu tidak memiliki strategi kampanye di media sosial yang bagus.

Katapedia melakukan survei terhadap sepuluh parpol di media sosial selama 30 hari dalam kurun waktu 1 November hingga 1 Desember. Deddy mengakui, ia tidak melakukan survei terhadap dua parpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Alasannya, ia mengaku kesulitan mengambil data.

Terkait dengan dana riset, Deddy mengaku tidak membutuhkan dana yang besar untuk mengadakan survei di media sosial. "Lagi pula kami bukan lembaga konsultan politik," tandasnya.