Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Instruksikan Menlu Jamin Keselamatan WNI di Thailand

Kompas.com - 28/11/2013, 15:49 WIB
Icha Rastika

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia di Thailand terkait aksi unjuk rasa yang menentang pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di negeri gajah putih itu. Presiden mengikuti terus perkembangan situasi di Thailand.

"Presiden mengikuti terus perkembangan di Thailand dan juga dilapori secara berkelanjutan oleh menteri luar negeri. Dia telah memberikan arahan kepada Menlu untuk memastikan keselamatan WN (warga negara) kita, itu yang sudah disampaikan, dan kita mengikuti terus perkembangan permasalahan di sana," kata Staf Ahli Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizashay di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2013).

Faizasyah mengungkapkan, laporan dari Menlu sejauh ini mengimbau agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Ini bukan pertama kali terjadi insiden serupa unjuk rasa di Thailand.

"Sudah beberapa kali kan insiden serupa terjadi. Sudah ada semacam protapnya di kedutaan kita," katanya.

Faizasyah juga percaya kalau warga negara Indonesia sudah bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kerusuhan di Thailand.

"Pengalaman kita yang sudah-sudah, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan," ucapnya.

Seperti diberitakan, aksi unjuk rasa di Thailand sudah memasuki hari kelima. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang PM Yingluck Shinawatra dan kakaknya, Thaksin Shinawatra.

Aksi ini adalah yang terbesar sejak aksi jalanan pada 2010 yang berujung bentrok antara pengunjuk rasa dan militer yang menewaskan 90 orang. Aksi unjuk rasa ini dipicu rencana pemerintah menerbitkan undang-undang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand dari pengasingan.

Thaksin, seorang konglomerat komunikasi yang kemudian berpolitik, masih mendapat dukungan kuat dari warga pedesaan dan kelas pekerja. Namun, warga kaya dan kelas menengah menentangnya dan menuding Thaksin melakukan korupsi dan menjadi ancaman bagi kerajaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com