Ini Aset Luthfi yang Dituntut Dirampas untuk Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut sejumlah aset terkait mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, dirampas untuk negara. Jaksa menganggap aset tersebut berasal dari hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI tahun 2004-2009 dan setelahnya.

Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang tuntutan kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang yang menjerat Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Aset Luthfi yang diminta dirampas itu terdiri dari mobil, rumah, tanah, dan bangunan, serta uang tunai. Berikut daftar aset tersebut:

Mobil
1. 1 unit Toyota FJ Cruiser 4.0 A/T warna hitam
2. 1 unit Volkswagen (VW) Caravelle warna deep black
3. 1 unit Mazda CX 9
4. 1 unit Mitsubishi Grandis
5. 1 unit Pajero Sport
6. 1 unit Nissan Frontier Navara
7. 1 unit Toyota Alphard

Rumah
1. 1 unit rumah di Jalan Batu Ampar IV RT 009 RW 003 atas nama Tanu Margono (digunakan Ahmad Zaky, staf pribadi Luthfi)
2. 1 unit rumah di Jalan Batu Ampar IV RT 009 RW 003 atas nama Tanu Margono (digunakan Ahmad Zaky dan yang diatasnamakan Jazuli Juwaini, politisi PKS)
3. 1 unit rumah di Jalan Batu Ampar atas nama Budiyanto
4. 1 unit rumah di Jalan H Samali Nomor 27, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (digunakan Ahmad Zaky)
5. 1 unit rumah di Jalan Batu Ampar IV atas nama Tanu Margono (akta jual beli antara Tanu dan Luthfi)
6. 1 unit rumah di Jalan Batu Ampar atas nama Tanu Margono (akta jual beli antara Tanu dan Luthfi)
7. Perumahan Rumah Bagus Residence Kavling B1 di Jalan Kebagusan Dalam, Lenteng Agung, Jakarta Selatan

Tanah dan Bangunan
1. Tanah dan bangunan di Jalan Loji Barat Nomor 24 RT 017, RW 002, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Cianjur. Luas bangunan 260 m2 atas nama Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
2. Satu bidang tanah di Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat, atas nama Luthfi
3. Satu bidang tanah di Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, atas nama Luthfi seluas 8.180 m2
4. Satu bidang tanah di Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, atas nama Luthfi seluas 9.470 m2
5. Satu bidang tanah di Desa Barengkok, Bogor, atas nama Luthfi seluas 5.410 m2
6. Satu bidang tanah di Desa Leuwimekar, Bogor, seluas 3.180 m2 atas nama Luthfi

Uang tunai
1. Uang tunai Rp 100 juta yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 700 lembar atau Rp 70 juta dan pecahan Rp 50.000 sebanyak 600 lembar atau Rp 30 juta.

Seperti diketahui, Luthfi dituntut hukuman pidana 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk tindak pidana korupsinya. Untuk tindak pidana pencucian uang, jaksa menuntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.

Jaksa menilai Luthfi terbukti menerima suap Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang itu diterima Luthfi ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Jaksa juga menilai Luthfi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI 2004-2009 dan setelahnya. Selain itu, jaksa menuntut hak memilih dan dipilih Luthfi sebagai pejabat publik dicabut.