Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Tak Percaya Elektabilitas Demokrat Turun

Kompas.com - 27/11/2013, 17:56 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Dahlan Iskan, tidak sepakat dengan temuan lembaga survei yang menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas Partai Demokrat. Menurutnya, temuan tersebut tidak mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan.

"Saya sudah ke daerah-daerah. Menurut saya, tingkat kegairahan di tingkat bawah itu sangat tinggi. Itu yang tidak tecermin dalam hasil survei," ujarnya seusai seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dengan tema "Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang" di Kampus UI, Salemba, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Selain itu, Dahlan mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam bersaing dengan para peserta konvensi lain. Dengan kata lain, Dahlan menyatakan akan mengikuti jalannya konvensi seperti air mengalir Tak hanya itu, ia bahkan mengatakan tidak masalah apabila dirinya gagal dalam konvensi itu.

"Saya mah enggak terpilih juga enggak apa-apa," kata Dahlan.

Seperti diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Partai Demokrat terus menurun sejak tahun 2011. Kondisi ini menyebabkan partai itu berpotensi menjadi partai papan tengah pada Pemilu 2014 sehingga sulit mengusung capres dan cawapres.

Tak hanya itu, Konvensi Capres Partai Demokrat yang dirancang untuk memulihkan citra partai sekaligus mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat juga dinilai terancam gagal. Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, alasan utamanya ialah karena peserta konvensi kurang dikenal dibanding capres dari partai lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com