Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinggal Sebulan Lagi, Kesiapan BPJS Dipertanyakan

Kompas.com - 27/11/2013, 03:02 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) sedianya akan diterapkan mulai 1 Januari 2014. Kesiapan regulasi dan infrastruktur untuk penerapan program tersebut dipertanyakan.

Anggota Komisi IX DPR Chusnunia Chalim mengatakan, ada 16 peraturan turunan dari Undang-Undang BPJS. Dari jumlah itu, sebut dia, baru dua peraturan yang sudah ada, yakni tentang jaminan kesehatan dan bantuan iuran.

"Sekarang tinggal satu bulan lagi (sebelum jadwal penerapan). Apa bisa 14 peraturan sisanya diselesaikan dalam satu bulan?" tanya Chusnunia, dalam diskusi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini pun mempertanyakan kesiapan infrastruktur penopang BPJS. Sebagai contoh, dia menyebutkan soal masih banyaknya rumah sakit umum daerah yang memiliki dana jauh di bawah rasio kecukupan anggaran. Apalagi porsi anggaran Kementerian Kesehatan di APBN hanya berkisar 2,5 persen.

Chusnunia mempertanyakan pula penurunan porsi anggaran dari APBN 2013 ke APBN 2014. Pada APBN 2013, sebut dia, anggaran Kementerian Kesehatan adalah Rp 43 triliun. Namun pada APBN 2014, angkanya justru turun menjadi Rp 33 triliun. "Padahal mau diberlakukan BPJS," ujar dia.

Kekurangan dokter, papar Chusnunia, merupakan problem lain. Berdasar hitungannya, Indonesia masih kekurangan sekitar 25 ribu dokter. "Yang ada pun tidak merata persebarannya," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, berpendapat bahwa BPJS tetap harus berjalan tepat waktu sekalipun ada banyak kekurangan. Dia pun mengatakan, PT Askes dan PT Jamsostek yang berbentuk persero dan mengejar profit tak cocok mengelola program jaminan ini.

"Masak jaminan sosial mau cari untung?" tanya Hasbullah. Sementara, ujar dia, negara punya kewajiban menyehatkan warga negaranya agar dapat berproduksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com