Ini Substansi Surat PM Abbott untuk Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan substansi surat yang diterima dari PM Australia Tony Abbott terkait penyadapan. Surat itu merupakan balasan dari surat Presiden yang menuntut Pemerintah Australia memberikan penjelasan terkait penyadapan.

Menurut Presiden Yudhoyono, surat itu berisi tiga hal penting. Pertama, Pemerintah Australia menyatakan ingin terus menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya pada dewasa ini berada dalam keadaan yang kuat dan berkembang.

Kedua, komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan sesuatu pada masa depan yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia.

"Itu satu poin yang penting," kata Presiden pada jumpa pers di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Ketiga, kata Presiden, PM Australia setuju dan mendukung usulan Presiden Yudhoyono untuk menata kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.

Pada kesempatan itu, Presiden mensyaratkan pembentukan protokol dan kode etik kerja sama Indonesia dan Australia untuk mengatur hubungan kedua negara pada masa depan setelah terungkapnya aksi penyadapan negeri Kanguru itu terhadap sejumlah pejabat Indonesia.

"Bagi saya ini prasyarat dan sekaligus stepping stone bagi perumusan protokol dan kode etik kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh Perdana Menteri Australia," kata Presiden.

Presiden mengatakan akan menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau seorang utusan khusus untuk membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu yang sensitif berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca-terungkapnya penyadapan.

"Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement dari kedua belah pihak, saya berharap dilanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam," katanya.

Kepala Negara menegaskan akan memeriksa sendiri rumusan protokol dan kode itu itu apakah sudah memadai dan memenuhi keinginan Indonesia pasca-penyadapan sebelum kemudian disahkan oleh kedua kepala pemerintahan.

"Saya ingin pengesahannya dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan, yang dihadiri oleh saya selaku Presiden dan Bapak Tony Abbot sebagai PM," katanya.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar kedua negara memastikan agar protokol dan kode etik itu dapat dijalankan sehingga diperlukan observasi dan evaluasi.

Menurut Presiden, ada keperluan agar protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan agar kepercayaan kedua negara, terutama Indonesia, pulih kembali.