Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jawaban PM Australia Sesuai Harapan

Kompas.com - 26/11/2013, 14:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tonny Abbott kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sesuai dengan harapan Pemerintah Indonesia. Langkah selanjutnya, pemerintah membahas jawaban tersebut untuk menentukan langkah ke depan menyikapi masalah penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia.

"Saya tentu tidak dalam kapasitas bisa memberikan informasi mengenai isi surat dari PM Abbott. Namun, jawaban dari PM Abbott tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya berhenti di sana," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Pekan lalu, Presiden SBY menerima balasan surat dari Abbott yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. SBY meminta penjelasan dan sikap resmi Australia perihal penyadapan.

Ketika ditanya apakah ada permintaan maaf dari Pemerintah Australia dalam surat, Julian tak mau menjawab. Apakah Presiden akan mengungkapkan isi surat? "Kita lihat nanti. Saya kira akan dibahas secara khusus karena sebagaimana dimaklumi, beberapa hari ini kami sibuk mengerjakan pekerjaan dalam negeri kita," jawab Julian.

Seperti diberitakan, Indonesia telah menghentikan sementara beberapa kerja sama dengan Australia dalam menyikapi penyadapan. Di antaranya, kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen. Penghentian sementara tersebut sampai ada penjelasan dari Australia.

Tonny Abbott tak mau menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kasus itu. Hanya, Abbott menyatakan penyesalan "mendalam dan tulus" atas ketidaknyamanan karena pemberitaan mengenai skandal mata-mata Australia terhadap Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com