Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIPI: 71 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Demokrasi

Kompas.com - 25/11/2013, 18:02 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 71 persen masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia.

"Kita ingin membaca persepsi publik tentang apa itu demokrasi. Dari survei tersebut terlihat 71 persen masyarakat mendukung demokrasi, " ujar koordinator tim peneliti, Wawan Ichwanuddin di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Berdasarkan survei tersebut, 71 persen masyarakat menilai bahwa sistem demokrasi cocok bagi Indonesia. Sementara 11 persen responden berpikir sebaliknya. Dan sisanya yaitu 18 persen menjawab tidak tahu.

Selain itu, survei tersebut juga menemukan sekitar 58 persen responden setuju bahwa demokrasi dengan segala kelemahannya masih lebih baik dibandingkan  bentuk pemerintahan lainnya. Sementara responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 22 persen. "Sisanya 20 persen menjawab tidak tahu," ucapnya.

Survei yang diselenggarakan selama kurun waktu 10-31 Mei itu dilakukan secara nasional dengan menjaring 1.799 responden yang tersebar di 90 desa/keluruhan di 31 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sekitar 95 persen dengan ambang kesalahan (margin of error) sekitar 2,31 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan menggunakan kuesioner berstruktur. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (multi-stage random sampling). Strata responden dipilih secara proporsional di masing-masing provinsi, dasar wilayah tinggal 50:50 (perkotaan dan pedesaan), dan komposisi gender 50:50 (pria dan wanita).

Di tempat yang sama, Sri Budi Eko Wardhani, pengajar ilmu politik Universitas Indonesia selaku pembahas survei mengkritisi survei yang dilakukan secara kuantitatif tersebut. Menurutnya, pertanyaan tentang demokrasi dalam survei tersebut seharusnya dilakukan secara lebih mendalam.

"Mestinya (peneliti) harus keluar dari pandangan demokrasi yang formalistik dan masuk pada pendekatan demokrasi substantif dengan operasional yang lebih terukur," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com