Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Ini 2 Skenario Nasib Pemenang Konvensi Demokrat

Kompas.com - 24/11/2013, 16:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) memiliki dua skenario yang akan terjadi pada pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Skenario tersebut disimpulkan setelah melakukan survei yang menunjukkan rendahnya elektabilitas dan popularitas peserta konvensi.

"Pertama, pemenang konvensi Partai Demokrat terancam tidak diajak partai lain untuk berkoalisi," kata kata Peneliti LSI Rully Akbat saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (24/11/2013).

Apalagi, lanjut dia, jika Partai Demokrat menetapkan harga mati untuk posisi capres dalam berkoalisi. Menurutnya, hal tersebut akan semakin mempersempit peluang parpol lain untuk berkoalisi dengan Demokrat. Pasalnya, lanjut dia, parpol lain tentunya hanya akan mau berkoalisi dengan capres yang mempunyai peluang menang dalam Pilpres 2014. Parpol tidak akan bersedia berkoalisi dengan capres yang peluang menangnya kecil.

"Karena pada dasarnya partai politik itu dibentuk untuk berkuasa, jadi semuanya ingin berkoalisi dengan yang berpeluang menang," ujar dia.

Skenario kedua, lanjut Rully, tak akan ada pula parpol yang akan menjadikan pemenang konvensi sebagai calon presiden. Pasalnya, elektabilitas dan popularitas capres konvensi yang kecil dinilai tidak mampu mendongkrak elektabilitas pasangan capres dan cawapres.

Jika kesebelas kandidat capres Partai Demokrat ini tidak bisa menaikkan elektabilitas maupun popularitasnya hingga pemilu 2014 mendatang, menurut Rully, skenario ini bisa saja menjadi kenyataan. Ajang Konvensi Demokrat yang telah menelan waktu dan dana yang tak sedikit pun bisa menjadi sia-sia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com