Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Dukung KPK Tindak Mafia di Balik Kasus Century

Kompas.com - 23/11/2013, 21:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menegaskan bahwa dirinya memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus Bank Century. Boediono juga mendukung agar para aktor yang bermain dan melakukan penyelewengan dalam skandal Century ditindak tegas.

"Siapapun yang secara melanggar hukum menunggangi atau memanfaatkan kebijakan uang kami ambil demi kepentingan pribadi, orang lain, kelompok atau siapa saja, harus ditindak tegas," kata Boediono dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.

Menurut Boediono, keputusan menyelamatkan Bank Century pada saat itu merupakan hal yang perlu dilakukan dan sudah tepat. Ia mengaku menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan tanggung jawab mulia untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari ancaman krisis global tahun 2008.

"Saya dengan tulus dan senang hati akan terus membantu KPK menjalankan proses hukum untuk mereka yang mencederai kepercayaan rakyat dan amanah untuk menjaga perekonomian negara," ujarnya.

Boediono menggelar jumpa pers terkait permintaan keterangan yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Ia mengaku, tim KPK meminta sejumlah keterangan dari dirinya terutama mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menyampaikan, KPK membutuhkan keterangan Boediono mengenai pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal dan berdampak sistemik. Pada 2008, saat kebijakan dana talangan diberikan kepada Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kepada wartawan malam ini Boediono mengatakan, kebijakan memberi talangan kepada Bank Century dilatarbelakangi oleh situasi krisis global yang mengancam perekonomian nasional. Kegagalan di salah satu institusi keuangan, kata dia, betapapun kecilnya akan menimbulkan efek domino yang luas. Ia menuturkan, dalam situasi yang dipandang sebagai krisis saat itu, ia dan Menteri Keuangan kala itu yaitu Sri Mulyani, telah berusaha melakukan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

"Saya hanya ingin mengatakan, untuk diri saya, saya melakukan tanggungjwab itu dengan segala ketulusan hati saya dengan tujuan demi kebaikan bangsa dalam situasi yang sangat luar biasa. Bagi saya itu suatu kehormatan dalam posisi bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com