Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar dan Aburizal Berdebat Soal Mekanisme Cawapres

Kompas.com - 23/11/2013, 18:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung adu argumentasi soal mekanisme penetuan calon wakil presiden. Akbar meminta agar DPP Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional khusus setelah pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) untuk memilih cawapres bagi Aburizal atau Ical.

"Setelah pileg kita lebih baik bertemu kembali, mengajak DPD 1. Tidak hanya DPD 1, tetapi juga mengajak organisasi yang mendirikan dan didirikan. Kami usulkan pertemuan itu diformilkan saja menjadi rapimnas khusus, sehingga basisnya kuat dan formal," ujar Akbar dalam forum Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).

Akbar menegaskan bahwa forum itu hanya untuk mengevaluasi hasil pemilihan legislatif dan mempersiapkan calon wakil Presiden bagi Ical. Tidak ada agenda mengganti Ical sebagai calon Presiden Partai Golkar yang diusung.

Namun Ical berpandangan lain. Menurutnya, tidak perlu ada rapimnas khusus untuk membahas cawapres. "Keputusan cawapres, tidak kita ambil dalam rapimnas. Tapi kami ambil dalam forum yang akan diadakan khusus untuk itu seperti rapat konsultasi dengan rekan-rekan, DPD, dan Ormas," kata Ical.

Akbar menilai rapat konsultasi yang dimaksud Ical itu sudah mencerminkan adanya rapimnas khusus. "Apa salahnya kita melakukan rapimnas khusus dalam mencalonkan capres kita," imbuh Akbar.

Akhirnya, Ical mengoreksi bahwa pada rapimnas III Partai Golkar tahun 2011 lalu ditentukan bahwa penentuan calon wakil Presiden akan ditetapkan dalam forum rapimnas lagi. Sehingga, kata Ical, tak perlu lagi ada rapimnas khusus.

Pernyataan Ical ini pun akhirnya disepakati Akbar.

Sebelumnya, pengurus daerah mengatakan perlunya pembahasan cawapres untuk Ical pada Rapimnas V kali ini. Namun, di dalam pandangan daerah, tidak satu pun ormas atau pun pengurus DPD Golkar tingkat I yang mengajukan nama cawapres. Sehingga, Golkar menetapkan persoalan cawapres dibahas setelah pileg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com