Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas: Kabar Pemeriksaan Boediono Mengundang Tanda Tanya

Kompas.com - 23/11/2013, 14:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim pengawas kasus Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mempertanyakan pemeriksaan Wakil Presiden Boediono, Sabtu (23/11/2013). Menurut Bambang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap diskriminatif dengan memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden, bukan di KPK.

"Pemeriksaan Boediono oleh KPK di Istana Wapres hari ini menimbulkan tanda tanya dan diskriminasi sehingga semakin menguatkan kesan publik bahwa KPK mengistimewakan Boediono," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Bambang mengingatkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Dengan demikian, pemeriksaan Boediono seharusnya tetap dilakukan di kantor KPK. Bambang mengatakan, pemeriksaan Boediono ini harus segera dituntaskan tanpa harus ditutupi. Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, Boediono tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai Gubernur Bank Indonesia saat mencairkan dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century.

"Sudah sepatutnya pemeriksaan terhadap Boediono lebih diintensifkan dan segera dituntaskan agar tidak menyandera KPK dan pemerintahannya yang sebentar lagi akan berakhir," ucap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang berharap agar kasus ini bisa tutup buku sebelum masa kerja DPR periode ini berakhir.

"Agar tidak menjadi beban dan menjadi persoalan politik baru pada pemerintahan yang akan datang," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa hari ini penyidik KPK akan memeriksa Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Di sekitar Kantor Wakil Presiden, ada belasan awak media yang menunggu kedatangan tim penyidik KPK. Sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan oleh KPK tersebut.

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyampaikan, Boediono akan menggelar jumpa pers pada hari ini pukul 19.00 di kantornya. Boediono telah hadir di kantornya sejak sekitar pukul 09.50 pagi tadi. Boediono pernah satu kali diperiksa oleh penyidik KPK, yakni pada akhir April 2010.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) saat keputusan pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com