Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Disebut Pelaku Utama Penetapan FPJP Century

Kompas.com - 20/11/2013, 15:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa Wakil Presiden Boediono yang ketika itu merupakan Gubernur Bank Indonesia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century. Pemberian FPJP kepada Bank Century itu kini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ketika diserahkan dalam rangka FPJP, maka pengambilan kebijakan itu adalah gubernur BI, karena gubernur BI mengubah dua. Pertama, dia mengubah PBI (peraturan BI), yang kedua, kemudian berdasarkan PBI itu, dia memberikan FPJP,” kata Ichsanuddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Pada hari ini, KPK memeriksanya sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi penetapan kebijakan FPJP Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Ichsanuddin, sedianya Boediono dianggap bersama-sama mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian FPJP kepada Bank Century. Adapun Budi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Tapi kemudian ketika dinyatakan sebagai ditalangi dengan bailout Rp 6,7 triliun, gubernur BI bukan pelaku utama, dia cuma turut serta melakukan. Di FPJP dia pelaku utama, bersama dengan BM (Budi Mulya), begitu terseretnya Boediono dan Budi Mulya,” lanjut Ichsanuddin.

Dia juga menilai bahwa permasalahan utama dalam kasus Century adalah bagaimana BI menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ichsanuddin mengatakan, BI yang memegang posisi kunci dalam hal ini. Menurutnya, penyelamatan Bank Century telah melanggar prosedur dan prinsip kehati-hatian.

“Ketika BI menyatakan ini gagal, ini berdampak sistemik, basisnya apa? Kemudian kenapa berubah-ubah surat berharga dari dikatakan lancar hanya dalam hitungan tiga hari dikatakan macet, itu artinya tidak ada cut off, berubah-ubah. Ketiga yang paling menarik adalah ketiadaan neraca harian yang merujuk pada kondisi membaik dan memburuk, kemudian perubahan surat berharga dari lancar menjadi macet, ketiga yang paling menarik adalah bagaimana perubahan CAR tadi yang harusnya dipenuhi kaya gitu, lalu berubah terus menerus sampai dengan hitungan di Februari 2009,” tuturnya.

Dia juga menilai jika ada motif-motif tertentu yang mendasari penyelamatan Bank Centry. Mengenai motif penyelamatannya dan apa kepentingan yang melatarbelakangi pemberian FPJP kepada Bank Century, Ichsanuddin menilai KPK yang harus mengungkap hal tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com