Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Elektabilitas Ical Tak Memuaskan karena Bajing Loncat”

Kompas.com - 20/11/2013, 10:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid berpendapat, penyebab tidak meningkatnya elektabilitas Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon Presiden di Pemilu 2014 disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Menurut Muntasir, ekslusivisme di tubuh Partai Golkar membuat orang-orang di luar lingkar dalam Ical merasa disisihkan.

“Yang kami sayangkan, sekarang yang menjadi tuan rumah adalah si 'Bajing Loncat'. Saya tidak mau sebut siapa. Golkar itu kan banyak kader, tapi tiba-tiba satu orang ini masuk dan mengatur semua strategi Ical sebagai calon presiden yang nyatanya masih jauh dari memuaskan,” ujar Muntasir saat dihubungi, Selasa (18/11/2013).

Muntasir juga mempersoalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang tidak menyerap aspirasi dan keluhan pengurus daerah tingkat dua (kabupaten dan kota), terutama terkait dana logistik.

Menurut Muntasir, para pengurus DPP ini tidak pernah melaporkan adanya masalah di daerah. “Di depan Ical mereka hanya beri tahu yang bagus-bagus saja seolah-olah tidak ada masalah di daerah,” katanya.

Selain itu, para pengurus DPP Partai Golkar, lanjut Muntasir, tidak pernah melontarkan kritik kepada Ical. Mereka selalu memuji ical. Padahal, menurut dia, jika memang benar-benar ingin Ical menang dalam Pilpres 2014, orang-orang dekat Ical mesti memberikan kritikan.

Muntasir menyatakan, 200 pengurus DPD II Partai Golkar akan tetap hadir dalam forum rapat pimpinan nasional yang akan digelar pekan ini meski tidak diundang. “Kami akan sampaikan langsung persoalan yang ada, yang merasakan itu kami. Kami yang merupakan ujung tombak partai. Kalau Ical hanya dipuja-puji tinggal tunggu tamat saja,” ujarnya.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh juga mengutarakan persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain dari faksi berbeda untuk berkomunikasi.

“Sebagai ketum partai, dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup,” ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden beberapa waktu lalu memang sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait dengan evaluasi pencalonan Ical lantaran elektabilitas pemilik Bakrie Grup itu tak juga meningkat. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan Ical. Mereka mengeluhkan soal pencairan dana operasional kampanye dan dana saksi yang belum juga cair. Hal ini kemudian menimbulkan isu bahwa Partai Golkar tengah dilanda krisis finansial. Namun, hal ini dibantah Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com