Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diundang, 200 DPD II Golkar Tetap Datangi Rapimnas Golkar

Kompas.com - 20/11/2013, 09:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pekan ini tidak akan melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II (kabupaten dan kota). Rapimnas hanya akan diikuti pengurus DPD tingkat I (provinsi). Meski demikian, pengurus daerah tingkat II bersikeras akan tetap hadir dalam rapimnas untuk menyampaikan keluh kesah kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

“Saya pikir nanti akan datang sekitar 200 lebih. Kalau Jawa Barat dan Banten juga mau bergabung kami rasa sudah cukup banyak. Itu ada yang datang dari Sumatera, Jambi, Medan, Padang, dan Lampung. Mereka datang dengan inisiatif sendiri. Artinya mereka ingin memberikan apa yang ada di dalam tubuh Partai Golkar sebagai ujung tombak partai,” kata Ketua DPD Kota Banda Aceh Muntasir Hamid saat dihubungi, Selasa (18/11/2013) malam.

Muntasir menyatakan, kedatangan para pengurus DPD tingkat II itu bukan untuk mengacaukan pelaksanaan Rapimnas atau untuk mengevaluasi pencalonan Ical sebagai Presiden. Menurutnya, selama ini usaha yang dilakukan Ical untuk mengampanyekan diri sudah cukup baik. Hanya, memang dari segi elektabilitas masih harus ditingkatkan.

Muntasir menambahkan, yang akan disampaikan para pengusus DPD II di dalam rapimnas adalah keluhan tentang belum meratanya dana operasional untuk keperluan logistik kampanye.

“Teman-teman banyak yang tanya ke saya soal itu (dana logistik). Saya bilang langsung saja sampaikan ke Jakarta. Kami bukan menyerang tapi memberikan masukan sehingga bisa meningkatkan elektabilitas Ical. Jadi kalau orang-orang sekitar Ical anggap kami tak berguna, salah besar,” ucapnya.

Menurut Muntasir, seharusnya Ical lebih memperhatikan kader-kader di DPD II yang menjadi ujung tombak. “Justru kader partai ini dibangun tidak hanya dari Sekjen atau dari wakil-wakil ketua atau wakil sekjen. Omong kosong di DPP akan bangun blue print akan bekerja ini itu kalau DPD II tidak dilibatkan. Saya harapkan ARB (Ical) mengambil langkah-langkah yang cerdas dan berbesar hati,” katanya.

Jika nantinya ternyata kedatangan DPD II Golkar ditolak di rapimnas, menurut Muntasir, hal itu akan menjadi langkah yang memalukan bagi Partai Golkar lantaran membuka aib sendiri. Ia membandingkan rapimnas partai-partai lain yang selalu melibatkan DPD tingkat II.

“Kalau ditolak, kami akan ada di luar gedung. Tentunya ini akan menjadi preseden memalukan bagi partai yang katanya sangat demokratis ini,” pungkas Muntasir.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sudah menyampaikan adanya keluhan dari pengurus daerah tingkat II terhadap Ical lantaran elektabilitas pemimpin grup Bakrie itu yang tak kunjung memuaskan. Selain itu, janji Ical untuk memberikan bantuan dana logistik juga tak terealisasi.

Namun, DPP Partai Golkar bersikeras bahwa rapimnas tetap hanya diikuti DPD Golkar tingkat I lantaran sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com