Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poempida: Ical Masih Berutang ke Kader Golkar

Kompas.com - 19/11/2013, 16:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan, pencalonan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai presiden tak akan berjalan mulus. Pasalnya, seluruh faksi di internal Partai Golkar belum bersatu. Satu-satunya cara Ical untuk menyatukan faksi-faksi adalah menuntaskan utang janji Ical dulu saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) 2009.

"Ketika Pak Ical tunjukkan komitmennya saat Munas lalu, maka persoalan faksi-faksi ini akan menghilang. Asalkan Pak Ical penuhi saja janjinya dulu, yaitu memberikan dana abadi dan pembangunan gedung," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Suara-suara di daerah yang mengeluhkan soal ketiadaan dana operasional juga harus segera disikapi oleh Dewan Pimpinan Pusat agar semua mesin partai bisa fokus bersama memenangkan Ical sebagai presiden.

Lebih lanjut, Poempida menuturkan bahwa saat ini faksi-faksi yang ada di tubuh Partai Golkar sebenarnya mulai melakukan manuver dan mobilisasi politik yang bisa mengganggu pencalonan Ical sebagai presiden. Namun, manuver tersebut dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dikenal vokal.

"Tujuan mereka bukan untuk mengganti Ical, melainkan lebih mencari perhatian karena selama ini merasa tidak diberi ruang oleh Ical," ucap Poempida.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, Partai Golkar tengah dilanda persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain yang berbeda faksi untuk berkomunikasi.

"Sebagai Ketum Partai (Golkar), dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup," ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait evaluasi pencalonan Ical karena mandeknya elektabilitas pemilik Bakrie Group itu. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com