Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Ada Jabatan Eksklusif di Tubuh Polri

Kompas.com - 19/11/2013, 15:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengatakan bahwa ada jabatan-jabatan eksklusif di tubuh Polri. Jabatan eksklusif itulah yang pada akhirnya membuat praktik setoran yang dilakukan oleh bawahan kepada atasannya menjamur.

Anggota Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan, jabatan eksklusif di tubuh Polri yang dimaksudnya adalah jabatan sebagai pimpinan pada Satuan Lalu Lintas Polri maupun Satuan Reserse Kriminal Polri. Kedua satuan itu kerap dianggap sebagai batu loncatan oleh anggota kepolisian agar dapat memperoleh karier cemerlang di Polri.

"Jabatan-jabatan tersebut tidak diperoleh dengan mudah sehingga terjadi persaingan tidak sehat," kata Hamidah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (19/11/3013).

Selain itu, biasanya praktik setoran ilegal itu dilakukan karena anggota ingin mempercepat kariernya dengan naik atau pindah ke satuan kerja lain. Ia menambahkan, umumnya uang hasil setoran itu digunakan untuk membiayai keperluan atasannya baik kebutuhan operasional maupun pribadi.

Sementara itu, anggota Kompolnas yang lain, M Nasser, mengungkapkan, bukan perkara mudah untuk membongkar praktik setoran tersebut. Pasalnya, meski banyak laporan masyarakat terkait hal tersebut, tetapi bukti yang ada minim.

"Kabar itu sudah kami dengar, tapi sampai sekarang masih belum ada bukti-bukti yang mendukung. Tolong kasih kami bukti," ujarnya.

Ia menambahkan, Kompolnas telah terjun ke lapangan untuk mengecek langsung kebenaran informasi yang diperoleh atas praktik suap tersebut. Namun, hasil investigasi yang diperoleh tak sesuai dengan informasi yang didapat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie membantah jika ada jabatan-jabatan tertentu di Polri yang diistimewakan. Ia pun membantah adanya praktik suap yang diberikan bawahan kepada atasan agar mereka bisa menduduki jabatan tertentu atau pindah pada satuan kerja yang diinginkan.

"Saya hampir 30 tahun di Reserse belum pernah saat saya menjabat harus menyerahkan uang. Itu mungkin kasuistis tergantung kepada yang bersangkutan sendiri," kata Ronny saat ditemui di sela-sela kegiatan "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com