Dubes RI Ditarik, PPI Australia Minta Pelajar Indonesia Tenang

JAKARTA, KOMPAS.com — Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Pusat (PPIA) mengimbau kepada seluruh pelajar Indonesia di Australia untuk tetap tenang dan proporsional. Imbauan itu terkait keputusan Pemerintah Indonesia yang menarik Duta Besar RI di Australia. Para pelajar di negeri Kanguru itu juga diminta menghormati langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara.

"Kami mengimbau supaya rekan-rekan pelajar di Australia tetap menjalankan aktivitas belajar seperti biasa dan kita hormati sepenuhya langkah-langkah diplomasi bilateral yang tengah dilakukan oleh kedua negara," kata Ketua Umum PPIA Pusat Pan Mohamad Faiz dalam siaran pers yang diterima, Selasa (19/11/2013).

Faiz yang saat ini menempuh studi doktoral di bidang hukum di The University of Queensland menambahkan, PPIA Pusat telah bertemu langsung dengan Duta Besar RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Prof Ronny Rachman Noor, Senin (18/11/2013) malam. Pertemuan itu membahas keberlangsungan proses dan aktivitas belajar dari para pelajar Indonesia di Australia.

"Perwakilan RI di Australia, khususnya Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra telah memastikan akan tetap memberikan dukungan penuh terhadap proses dan aktivitas belajar bagi para pelajar Indonesia di Australia," kata Faiz.

Para pelajar, lanjutnya, juga bisa menghubungi Atase Pendidikan apabila ada kendala atau hambatan yang dialami. PPIA akan terus memberikan informasi terbaru terkait isu penarikan dubes melalui berbagai saluran komunikasi resmi organisasi seperti situs web www.ppi-australia.org, mailing list PPIA Pusat, dan akun Twitter @PPIAustralia.

Berdiri sejak tahun 1981, PPIA adalah salah satu organisasi mahasiswa Indonesia terbesar di luar negeri. Berdasarkan data resmi per Desember 2012, Kedutaan Besar RI di Canberra mencatat terdapat 17.514 pelajar asal Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Australia. Lebih dari 80 persen pelajar Indonesia di Australia belajar di sekolah atau perguruan tinggi di negara bagian New South Wales, Victoria, dan Western Australia.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar RI dari Australia menyikapi pemberitaan penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Pemerintah Australia. Pemerintah juga akan mengkaji ulang seluruh kerja sama yang selama ini telah dibangun kedua negara.

Menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden untuk Urusan Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika.