Mengapa Lemsaneg Tak Mampu Cegah Penyadapan? - Kompas.com

Mengapa Lemsaneg Tak Mampu Cegah Penyadapan?

Sabrina Asril
Kompas.com - 19/11/2013, 09:55 WIB
ABC Daftar nama pejabat Indonesia yang disadap Australia, tahun 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dinilai ikut bertanggung jawab terkait isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia. Kinerja Lemsaneg dipertanyakan lantaran tidak mampu mengamankan saluran komunikasi para pejabat negara.

"Teknologi yang dimiliki LSN sebenarnya sangat mampu menjamin keamanan negara. Pertanyaannya mengapa kasus penyadapan ini bisa terjadi?" kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Nasdem Enggartiasto Lukito alias Enggar dalam siaran pers yang diterima, Selasa (19/11/2013).

Enggar mengatakan, Lemsaneg seharusnya memainkan peran strategis dalam hal perlindungan sistem keamanan nasional. Lemsaneg, kata mantan anggota Komisi I DPR itu, memiliki peralatan yang cukup signifikan untuk melakukan enkripsi serta program anti-penyadapan.

Ke depan, Enggar meminta agar Lemsaneg fokus mengerjakan tugas utamanya. Ia menyinggung dilibatkannya Lemsaneg dalam pengamanan data Pemilu 2014. "Lemsaneg harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat petaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara," pungkas Enggar.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisSabrina Asril
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X