Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/11/2013, 03:05 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas kepada Pemerintah Australia terkait aktivitas penyadapan yang sudah diakui. Reaksi Jerman atas penyadapan Amerika terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel seharusnya menjadi contoh.

"Harusnya Presiden SBY tegas bertindak kepada Perdana Menteri Australia seperti langkah Kanselir Merkel ke Presiden Amerika Serikat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo melalui layanan pesan singkat, Senin (18/11/2013).

Dradjad mengingatkan bahwa yang disadap Australia bukanlah SBY sebagai pensiunan jenderal tentara, melainkan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Langkah Kanselir Merkel itu tepat, cerdas, berani, dan terukur. Kedaulatan Jerman terjaga, sementara hubungan baik antar-segmen masyarakat yang lebih luas di kedua negara tak rusak," papar Dradjad tentang alasannya memilih Merkel sebagai model.

Kontra-intelijen

Selain itu, Dradjad berpendapat pemerintah harus segera memanggil para direksi dan manajer dari operator telekomunikasi seluler yang ada saat ini maupun pada periode penyadapan dilakukan.

"Gerebek aktivitas call data record (CDR)-nya. Ini saatnya kontra-intelijen dari Badan Intelijen Negara dan Polri bergerak," ujar Dradjad.

Bila sampai ada dugaan keterlibatan staf teknis hingga direksi perusahaan operator telekomunikasi itu, kata Dradjad, aparat penegak hukum diminta tak ragu menangkap. "Ini untuk bikin kapok agen-agen asing," tegas Dradjad.

Penyadapan telekomunikasi, kata Dradjad, saat ini tak bisa dilakukan tanpa ada kolaborator di Indonesia. "Ini bukan soal SBY, Ani Yudhoyono, atau Hatta Rajasa sebagai pribadi-pribadi. Ini (soal) kedaulatan negara," ujar dia.

Dradjad pun mengajak semua komponen bangsa sejenak melupakan perbedaan politik untuk menyikapi isu penyadapan ini. "Sama seperti Jerman yang bersatu bareng-bareng bereaksi terhadap (penyadapan) Amerika Serikat," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com