Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Disadap Australia, SBY Harusnya Bereaksi seperti Merkel Saat Disadap Amerika"

Kompas.com - 19/11/2013, 03:05 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas kepada Pemerintah Australia terkait aktivitas penyadapan yang sudah diakui. Reaksi Jerman atas penyadapan Amerika terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel seharusnya menjadi contoh.

"Harusnya Presiden SBY tegas bertindak kepada Perdana Menteri Australia seperti langkah Kanselir Merkel ke Presiden Amerika Serikat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo melalui layanan pesan singkat, Senin (18/11/2013).

Dradjad mengingatkan bahwa yang disadap Australia bukanlah SBY sebagai pensiunan jenderal tentara, melainkan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Langkah Kanselir Merkel itu tepat, cerdas, berani, dan terukur. Kedaulatan Jerman terjaga, sementara hubungan baik antar-segmen masyarakat yang lebih luas di kedua negara tak rusak," papar Dradjad tentang alasannya memilih Merkel sebagai model.

Kontra-intelijen

Selain itu, Dradjad berpendapat pemerintah harus segera memanggil para direksi dan manajer dari operator telekomunikasi seluler yang ada saat ini maupun pada periode penyadapan dilakukan.

"Gerebek aktivitas call data record (CDR)-nya. Ini saatnya kontra-intelijen dari Badan Intelijen Negara dan Polri bergerak," ujar Dradjad.

Bila sampai ada dugaan keterlibatan staf teknis hingga direksi perusahaan operator telekomunikasi itu, kata Dradjad, aparat penegak hukum diminta tak ragu menangkap. "Ini untuk bikin kapok agen-agen asing," tegas Dradjad.

Penyadapan telekomunikasi, kata Dradjad, saat ini tak bisa dilakukan tanpa ada kolaborator di Indonesia. "Ini bukan soal SBY, Ani Yudhoyono, atau Hatta Rajasa sebagai pribadi-pribadi. Ini (soal) kedaulatan negara," ujar dia.

Dradjad pun mengajak semua komponen bangsa sejenak melupakan perbedaan politik untuk menyikapi isu penyadapan ini. "Sama seperti Jerman yang bersatu bareng-bareng bereaksi terhadap (penyadapan) Amerika Serikat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com