Australia Remehkan Indonesia, DPR Dukung Penarikan Dubes - Kompas.com

Australia Remehkan Indonesia, DPR Dukung Penarikan Dubes

Sabrina Asril
Kompas.com - 18/11/2013, 20:30 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mendukung rencana penarikan duta besar Indonesia di Australia untuk merespon kabar penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lainnya.

Tantowi menganggap bahwa Pemerintah Australia dalam merespon kabar penyadapan sudah menganggap remeh Indonesia.

"Langkah penarikan dubes ini patut diapresiasi. Ini sudah seharusnya dilakukan saat PM Australia menganggap remeh soal ini, diperkuat dengan pernyataan Menlu Australia Juli Bishop di Perth bahwa dia tidak mengiyakan dan tidak membantah," ujar Tantowi di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menuturkan, respon itu tidak sebanding dengan reaksi Indonesia yang mengganggap persoalan penyadapan adalah isu penting.

Setelah pernyataan Menlu Australia itu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan bahwa pihaknya bukan melakukan penyadapan tetapi upaya mengumpulkan informasi.

"Ini adalah jawaban yang sangat menggelikan. Mereka anggap kita tidak mengerti dan membuat posisi kita seolah tidak ada apa-apanya di mata mereka. Keputusan Indonesia menarik dubes dan mengevaluasi dubes Australia di Jakarta serta mengevaluasi kerja sama di segala bidang adalah kerja sama yang patut didukung. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan akan memanggil duta besarnya dari Australia menyusul dugaan penyadapan telepon Presiden Yudhoyono oleh pemerintah Australia. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri pada Senin (18/11/2013).

Dugaan penyadapan itu mengemuka setelah kantor media Australia ABC dan harian Guardian menurunkan laporan bahwa Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya pada 2009.

Berdasarkan laporan itu sejumlah pejabat seperti Boediono, Jusuf Kalla, Jubir Presiden saat itu Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Widodo AS, dan Sofyan Djalil. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga disebut sebagai target penyadapan.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto melalui pesan singkat telepon kepada BBC Indonesia mengatakan akan memanggil Duta Besar Australia Greg Moriarty untuk dimintai keterangan.

Dari Canberra, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.

Kantor berita ABC melaporkan Abbott berbicara di parlemen Australia, Senin (18/11/2013) dan menyatakan bahwa semua pemerintah negara di dunia tahu bahwa pemerintah negara lain mengumpulkan informasi.

"Pemerintah Australia tidak pernah berkomentar mengenai perihal intelijen spesifik, hal ini adalah tradisi pemerintah dari kedua persuasi politik dan saya tidak berniat mengubahnya hari ini," kata Abbott.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisSabrina Asril
EditorTri Wahono
Komentar

Close Ads X