Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelaskan Mobil Murah ke DPD, Presiden SBY Utus 3 Menteri

Kompas.com - 18/11/2013, 18:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengutus tiga menterinya untuk hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013), untuk menjelaskan mengenai kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (mobil murah).

Penjelasan ini merupakan respons atas hak bertanya yang dilayangkan anggota DPD kepada Presiden pada 30 Oktober 2013. Anggota DPD Andi Mappetahang Fatwa menjelaskan, diutusnya tiga menteri oleh Presiden SBY merupakan jawaban dalam surat balasan yang diterima oleh DPD. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden SBY.

"Jawaban pemerintah akan disampaikan dalam sidang paripurna ketujuh DPD RI besok jam 09.00," katanya dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2013) sore.

Dalam surat yang ditandatangani Presiden SBY dengan nomor R-57/Pres/11/2013 itu tercatat bahwa penjelasan pemerintah akan diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan.

"Ini pertama kalinya kita ajukan hak bertanya kepada Presiden. Kita berterima kasih Presiden merespons positif dan mengirim tiga menteri," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah menggulirkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Meski menimbulkan polemik, pemerintah bersikukuh kebijakan ini akan membawa dampak ekonomi yang positif di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com