Disadap, Saatnya Presiden SBY Protes Keras Australia

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanudin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan protes keras kepada Pemerintah Australia terkait penyadapan. Menurut Hasanudin, sudah saatnya Indonesia merespons keras lantaran Australia telah bertindak terlalu jauh.

"Jauh hari sudah saya sampaikan kalau presiden (SBY) harus bersikap keras soal penyadapan," kata Hasanudin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Hasanudin mengatakan, bila Presiden SBY tidak melakukan reaksi keras soal penyadapan, dirinya khawatir akan terjadi penyadapan lain pada hal yang sangat penting. Misalnya, terkait pemilihan umum.

Sikap keras tersebut, kata Hasanudin, bisa ditunjukkan Presiden SBY dengan cara meminta penjelasan dari kepala negara Australia atau memulangkan Duta Besar Australia di Jakarta sampai batas waktu tertentu. Bahkan, ia mengusulkan agar Pemerintah Indonesia meminta pihak Australia menyerahkan alat-alat sadapnya yang berada di Jakarta.

"Saya kan bukan pemerintah, tapi pemerintah punya trik untuk buat jera pelaku penyadapan," ujar mantan Sekretaris Militer itu.

Seperti diberitakan, laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.