Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Minta Perlindungan KPK dan LPSK

Kompas.com - 16/11/2013, 07:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, meminta perlindungan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keinginannya mendapatkan perlindungan untuk dirinya dan keluarga, dia sampaikan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (15/11/2013) malam.

"Tolong sama pimpinan KPK, pimpinan LPSK, lindungi saya dan anak-anak saya," kata Nazaruddin. Dia mengaku diancam sehingga merasa perlu perlindungan. Namun, Nazaruddin tidak menyebutkan siapa pengancamnya itu.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, dia sudah menjelaskan secara detail kepada penyidik KPK tentang keterlibatan anggota DPR dalam permainan proyek pemerintah. Proyek pengadaan simulator SIM di kepolisian adalah salah satu di antaranya.

"Siapa pun (yang terlibat), saya tidak mau tahu. Siapa pun yang terlibat akan saya jelaskan detail," kata Nazaruddin. Dalam pengadaan simulator SIM, Nazaruddin kembali menyebutkan dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dari Partai Golkar.

"(Saya jelaskan) di mana terima uangnya, uangnya juga sudah," kata Nazaruddin. Selain Azis, dia pun kembali menyebut nama Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar dan Herman Herry dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam dugaan "permainan" yang sama.

Proyek lain

Nazaruddin mengungkit ulang pula soal proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Nama Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang dulu dikenal sebagai sahabat akrabnya, kembali dia sebut sebagai aktor utama proyek ini. Selain Anas, dia menyebutkan nama Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto, juga sebagai aktor utama.

"Tolong itu didalami proyek E-KTP, aktor utamanya Mas Anas sama Setya Novanto," kata Nazaruddin. Semua staf Menteri Dalam Negeri, ujar dia, menerima uang dari proyek itu. Dia pun mengaku sudah merinci kepada penyidik, di mana saja transaksi terjadi dan di mana permainan proyek diatur.

Tak ketinggalan, keterlibatan anggota DPR dalam proyek Hambalang diungkit lagi oleh Nazaruddin. Nama-nama anggota DPR yang terlibat dalam proyek ini, sebut dia, adalah Olly Dondokambey, Mahyuddin, Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, dan Rully Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com