Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran PKS Tolak Tawaran Koalisi PPP

Kompas.com - 13/11/2013, 22:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak tertarik dengan tawaran koalisi yang disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menilai saat ini partainya lebih ingin fokus untuk menghadapi pemilihan legislatif, sementara koalisi partai Islam lebih dilihat sebagai upaya untuk mengusung calon presiden.

"Sekarang kalau misalnya sudah teriak-teriak tentang capres dan cawapres tapi tiba-tiba malah tidak mencapai presidential threshold, kasihan capresnya sudah diarak ke mana-mana," ujar Hidayat saat dihubungi, Rabu (13/11/2013).

Saat ini, kata Hidayat, masyarakat juga tidak memikirkan koalisi partai-partai politik. Menurut Hidayat, masyarakat hanya menginginkan agar partai politik memperbaiki diri hingga kembali memperoleh kepercayaan.

"Kalau kemudian parpol sibuk mengurus capres dan cawapresnya sementara kualitas partai politik tidak meningkat, dan tidak amanah, maka rakyat akan semakin apatis. Jika sudah apatis, masyarakat bisa anarkis dan menjadi teroris," kata mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini.

Sebelumnya, PPP menyatakan akan merangkul partai-partai Islam, seperti PKB, PKS, PAN, dan PBB, untuk bergabung membuat kekuatan baru. PPP yakin koalisi partai Islam bisa menandingi kekuatan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Meski sudah menyatakan akan membuat koalisi partai Islam, PPP juga belum mau terburu-buru mengusung capres ataupun cawapres. Belum ada parpol yang menyatakan ketertarikannya. Bahkan PKB dengan tegas menolak karena merasa punya pengalaman buruk saat presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur justru dijatuhkan poros tengah yang merupakan koalisi partai Islam.

Sementara PAN menganggap koalisi partai Islam tak lagi relevan di tengah majemuknya masyarakat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com