Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascapidato Singgung Jokowi, SBY Tertutup dengan Media

Kompas.com - 12/11/2013, 17:52 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini memilih menjaga jarak dengan pers. Selama dua hari ini, agenda Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan tertutup untuk media.

Kemarin, Senin (11/11/2013), wartawan Kepresidenan tidak bisa meliput secara utuh acara pemberian Medali Kehormatan Patron dari Organisasi Insinyur-insinyur ASEAN (The ASEAN Federation of Engineering/AFEO) kepada Presiden. Wartawan hanya diizinkan meliput ketika Chairman AFEO Bobby Gafur Umar menyampaikan pidato.

Tak sampai selesai Bobby berpidato, semua wartawan diminta keluar oleh staf Istana tanpa alasan yang jelas. Ketika itu, wartawan tak bertanya-tanya.

Namun, sikap yang sama dilakukan pihak Istana dalam pertemuan Presiden dengan peserta Silaturahim Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) IV pada Selasa (12/11/2013) ini.

Kali ini, wartawan memperoleh waktu yang lebih singkat, yakni tak sampai 5 menit setelah acara dimulai. Ketika Menteri Agama Suryadharma Ali baru memulai sambutannya, wartawan langsung diminta keluar.

Padahal, isu yang dibahas relatif penting, yaitu soal kerukunan. Kali ini, wartawan bertanya-tanya, mengapa ada perubahan kebijakan pihak Istana?

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyebut bahwa tidak ada penutupan acara. "Kan sudah mendengarkan pencerahan dari Menteri Agama," kata Julian seusai acara.

Ketika ditegaskan bahwa wartawan sudah diminta keluar di awal acara, alasan Julian berubah. Ia mengatakan, langkah itu untuk memudahkan kerja wartawan. Melalui dirinya selaku Juru Bicara Presiden, kata Julian, wartawan bisa mendapatkan informasi mengenai inti pertemuan.

"Ini justru biar teman-teman wartawan bisa mendapatkan langsung apa yang menjadi paling penting dalam pemberitaan itu. Jadi baik," kata Julian.

Bukankah lebih baik jika pernyataan soal kerukunan antarumat beragama disampaikan langsung oleh Presiden?

"Kan saya sudah menjelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab saya. Kan sudah saya jelaskan substansinya," jawab Julian setelah berbicara singkat inti pertemuan dengan FKUB.

Informasi yang diterima kalangan wartawan Kepresidenan, perubahan tersebut imbas dari pernyataan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, soal kemacetan di Jakarta pekan lalu. Pertanyaan Presiden ketika bersilaturahim dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjadi polemik di publik. Tak sedikit yang menyudutkan Presiden. Masalah itu lalu dijawab pihak Istana.

Ketika dikonfirmasi hal itu, Julian membantahnya. "Tidak ada. Yang ciptakan polemik siapa? Enggak ada polemik," kata Julian.

Jadi, ke depan peliputan acara Presiden bakal seperti ini?

"Kalau ini menjadi lebih baik untuk kita, kan akan lebih baik seperti ini. Kalau lebih baik berarti akan kita pakai. Mungkin ini lebih baik untuk teman-teman bisa terima intisari dari berita," pungkas Julian.

Seperti diberitakan, dalam pertemuan dengan Kadin, Presiden meminta para pengusaha menyampaikan keluhan terkait kemacetan kepada kepala daerah. Pernyataan itu langsung dikritik berbagai pihak, termasuk oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kalau biang kemacetan di Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung, datang ke Pak Ahmad Heryawan atau wali kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com