Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Jokowi, Bukti Adanya Kesalahan dalam Parpol

Kompas.com - 11/11/2013, 18:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior di pusat penelitian politik LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan bahwa saat ini muncul fenomena baru dalam kancah politik nasional. Fenomena itu ia sebut sebagai fenomena Jokowi (Joko Widodo). Ia diproyeksikan unggul dalam berbagai survei Pemilu Presiden 2014. Lahirnya fenomena ini dianggapnya menjadi bukti adanya kesalahan dalam manajemen dan kaderisasi di dalam partai politik di Indonesia.

Syamsuddin menyampaikan, fenomena Jokowi muncul begitu mendadak dan unik sehingga setelahnya muncul banyak pertanyaan mengenai figur seorang Jokowi yang bisa membius dan mewabah di kalangan masyarakat Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimanapun Jokowi bukan produk seleksi PDI Perjuangan, dia personaliti, muncul dari diri sendiri," kata Syamsuddin di Jakarta, Senin (11/11/2013).

Masalah dalam partai politik, kata Syamsuddin, lantaran mereka tak memiliki figur sekaliber Jokowi. Bahkan, ia juga menilai PDI Perjuangan juga tak maksimal melakukan kaderisasi karena tak memiliki figur lainnya yang sama seperti Jokowi.

"Kalau dihasilkan oleh PDI Perjuangan, kenapa hanya Jokowi? Ini bukti ada yang salah dengan partai politik kita. Seharusnya yang tinggi itu tokoh kunci di partai politik, Jokowi kan bukan tokoh kunci," tandasnya.

Seperti diketahui, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus meroket dan berada di posisi teratas beberapa hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Fakta ini menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2014.

Namun begitu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon presiden pada 2014. Hasil Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu merekomendasikan Megawati memutuskan calon presiden sesuai dengan situasi politik terkini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com