Capres PKS Akan Ditetapkan Sebelum 2014

“Semoga sebelum berakhirnya 2013 akan ada rapat Majelis Syuro,” ujar Hidayat.

Hidayat menuturkan, penetapan calon presiden yang diusung PKS akan menjadi agenda rapat Majelis Syuro. Beberapa yang dibahas yakni apakah PKS akan mengajukan kader sendiri atau tidak.

“Selain itu, kalau kader, siapa orangnya dan kapan akan dideklarasikan,” kata Hidayat.

Mantan Presiden PKS itu menyatakan terbuka berbagai peluang bagi PKS dalam menghadapi pemilihan presiden mendatang. PKS, katanya, sudah memiliki berbagai pengalaman untuk mengajukan kader sendiri hingga mendukung kader dari partai Islam ataupun kader dari partai nasionalis sebagai capres.

“Jadi, peluangnya masih sangat terbuka,” ucap Hidayat.

Hingga kini, dia mengaku belum ada pembicaraan resmi terkait sosok kandidat presiden yang akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro. Menurutnya, pendapat dari daerah itu biasanya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat, baru kemudian dibahas dalam Majelis Syuro.

Sebelumnya, sejumlah nama kader PKS mencuat sebagai kandidat calon presiden, seperti Presiden PKS Anis Matta, Ketua DPP Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, dan Untung Wahono. Selain itu, kepala daerah dari PKS juga diusulkan sebagai capres, seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Meski sudah berbicara soal kandidat capres, hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan dukungan publik terhadap PKS melorot drastis setelah muncul kasus dugaan korupsi impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Presiden baru PKS Anis Matta langsung merapatkan barisan dengan melakukan safari politik keliling Indonesia. Namun, berdasarkan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia pada Oktober 2013, posisi PKS belum juga beranjak naik. Partai ini masih berada di posisi kedelapan dengan tingkat dukungan hanya 4,4 persen. Angka itu masih kalah dengan partai berbasis massa Islam lain, seperti Partai Amanat Nasional (5,2 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,6 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (4,6 persen).