Presiden Tak Bicara Soal Penyadapan, Ini Komentar Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini tidak memberikan pernyataan menyikapi informasi penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Australia. Sejauh ini, pernyataan Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Marty Natalegawa. Mengapa Presiden tidak merespon langsung informasi tersebut?

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah, Presiden tidak perlu lagi menyampaikan pernyataannya karena pernyataan Marty sudah berdasarkan arahan dari Presiden SBY.

“Karena yang dilakukan menlu merupakan hasil dari arahan presiden dan itu merujuk dalam proses evaluasi di dalam,” kata Faizasyah di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Faizasyah mengatakan, semua perkembangan mengenai isu penyadapan ini selalu dikomunikasikan Menlu kepada Presiden. Selain itu, menurut dia, penyadapan yang kabarnya dilakukan AS dan Australia terhadap Indonesia tidak menyentuh langsung privasi Kepala Negara. Hal ini berbeda dengan isu penyadapan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika terhadap nomor telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel.

“Beberapa kepala negara memang bereaksi, tapi mereka reaksi karena ada informasi Snowden bahwa alat-alat komunikasi mereka langsung disadap. Tentunya secara pribadi mereka merasa terusik karena menyangkut pribadi. Kalau Indonesia, bersumber dari akun diplomatik mereka, yang bertentangan dengan prinsip suatu perwakilan, karena perwakilan ada untuk menjalin hubungan baik, bukan untuk penyadapan,” katanya.

Pengamat Intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darmaputra menilai, SBY perlu menyampaikan langsung pernyataannya dalam menanggapi isu penyadapan. Pernyataan SBY dinilai perlu untuk menunjukkan ketegasan Indonesia sekaligus mencegah agar isu ini tidak berkembang menjadi bola liar yang kemudian dimanfaatkan dalam memobilisasi dukugan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.

“Presiden harus mengeluarkan pernyataan. Kan pernyataan beliau secara langsung belum ada. Saya pikir ini ditunggu,” katanya.

Selain itu, menurut Rizal, isu penyadapan ini sudah menjadi isu nasional sehingga perlu ditanggapi Presiden secara langsung. “Ya, pernyataannya tidak perlu terlalu keras tetapi menyatakan secara langsung keberatan. Jadi tidak hanya melalui menlu. Saya pikir dia harus memberikan pernyataan langsung dan apabila diikuti satu tindakan, itu lebih ideal,” tambahnya.

Seperti diberitakan, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik. Laporan ini berdasarkan kesaksian Edward Snowden, pria 29 tahun yang bekerja sebagai kontraktor pada badan keamanan nasional Amerika atau NSA.

Menanggapi isu penyadapan ini, Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar AS dan Australia. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal. Menlu telah menyampaikan protes Pemerintah Indonesia atas penyadapan ini.