Kamis, 17 April 2014

News / Nasional

Mengapa Saluran Komunikasi Pejabat RI Mudah Disadap?

Rabu, 6 November 2013 | 20:05 WIB
www.nydailynews.com Ilustrasi memasang alat penyadap di dalam sebuah telepon.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengaku tak heran penyadapan mudah dilakukan asing terhadap jaringan komunikasi pejabat Indonesia. Ia menuding setidaknya ada dua hal yang membuat mudahnya saluran komunikasi pejabat Indonesia disadap. Keduanya yakni persoalan teknologi dan kebiasaan penggunaan teknologi.

“Jebolnya bisa karena teknologinya lebih jelek dari yang dimiliki luar negeri sehingga mudah diintersepsi,” ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2013).

Mantan Sekretaris Militer ini menyebut penyebab lain adalah ketidakcermatan penggunaan alat antisadap yang digunakan pejabat. Sebagai mantan ajudan presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, Hasanudin tahu bagaimana petugas keamanan presiden tidak rajin mengganti kode-kode rahasia dalam alat antisadap.

“Kebiasaan petugas yang tidak bagus karena yang namanya intersep tiap hari diganti kodenya, bahkan kalau perlu setiap 2 jam diganti kodenya. Tapi yang terjadi tidak demikian,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Hasanudin, untuk mencegah terjadinya penyadapan maka hal itu perlu diatur dalam produk hukum. “Misalnya harus seizin pengadilan, ini belum ada. Harusnya ada aturan seperti itu,” katanya.

Spionase AS dan Australia

Terkuaknya skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat terus meluas. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Australia, salah satu sekutu dekat AS, turut menyadap Indonesia.

Laporan terbaru yang diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) pada Kamis (31/10/2013) dini hari waktu setempat, atau Rabu malam WIB, menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Surat kabar tersebut mengutip dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dimuat di majalah Jerman, Der Spiegel. Dokumen itu dilaporkan jelas-jelas menyebut Direktorat Sinyal Pertahanan Australia (DSD) mengoperasikan fasilitas program Stateroom.

Itu adalah nama sandi program penyadapan sinyal radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet yang digelar AS dan para mitranya yang tergabung dalam jaringan "Lima Mata", yakni Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Penulis: Sabrina Asril
Editor : Hindra Liauw