Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPT Kacau, PDI-P Tuding Ada Andil Penguasa

Kompas.com - 06/11/2013, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku tak ingin kembali kecolongan pada pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Partai ini menduga adanya kecurangan seperti yang terjadi dalam Pemilu 2009 terkait kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT). PDI Perjuangan pun menduga adanya andil penguasa dalam kekacauan DPT tersebut.

“Saya sendiri pada tahun 2009 lalu yang menandatangi surat bahwa tidak mengakui pemilu lalu karena adanya kecurangan. Salah satunya terkait dengan DPT yang menjadi pintu kecurangan itu, dan pada Pemilu 2014, hal tersebut kembali terjadi. Tahun 2009, kami menolerir segala kecurangan yang terjadi, tapi tidak kali ini,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2013).

Mulanya, sebut Hasto, PDI Perjuangan yakin pelaksanaan pemilu 2014 ini akan lebih berjalan demokratis lantaran personil anggota KPU yang sudah berkomitmen tidak akan masuk ke partai politik penguasa. Selain itu, Pemilu 2014 juga tidak ada incumbent karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa mencalonkan diri. Namun, ternyata potensi kecurangan tetap terjadi. Ia menilai rezim penguasa tidak bisa lepas dari hal tersebut.

“Apalagi penetapan DPT ini sudah melanggar aturan karena yang ditetapkan adalah pemilih yang tidak punya NIK,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden bisa menorehkan tintas emas di akhir masa jabatannya dengan pelaksanaan Pemilu yang demokratis. PDI Perjuangan, kata Hasto, kini tengah mengumpulkan 16 ahli IT untuk menelusuri data pemilih bermasalah. Hasil penelusuran ahli IT itu akan disampaikan ke publik dalam waktu dekat.

“Kalau pemilu bermasalah, maka akan sulit recovery,” ucap Hasto.

Di dalam Rapat Pleno pada Senin (4/11/2013), KPU sudah menetapkan DPT untuk Pemilu Legislatif 2014, sebesar 186.612.255 orang. Meski, di dalam paparan KPU, masih terdapat 10,4 juta pemilih yang bermasalah, artinya belum lengkap persyaratannya sebagai Pemilih.

Dalam Rapat Pleno tersebut, Bawaslu dan partai politik peserta pemilu yang diundang hadir sudah menyampaikan peringatan tentang data pemilih yang masih bermasalah itu. Namun, KPU bersikeras menetapkan angka DPT tersebut. KPU mengatakan akan menyelesaikan data pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan dalam waktu 30 hari. Partai politik kemudian menyampaikan catatan keberatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com