KPU: Data Pemilih Bermasalah Tinggal 7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah menyisir sebanyak 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK). Dari upaya tersebut, KPU mengklaim, data pemilih yang bermasalah tinggal sekitar 7 juta.

"Sebenarnya dari 10,4 juta pemilih bermasalah sudah turun hingga sekarang tinggal sedikitnya 7 juta. Kami akan mendapatkan lagi sebagian. Hanya yang tidak bisa kami dapat melengkapinya adalah yang belum pernah punya (NIK) sama sekali," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa (5/11/2013).

Hadar mengatakan, pemberian NIK terhadap 3,4 juta data oleh pihaknya itu didapat dengan menghubungi suku dinas kependudukan, catatan sipil (dukcapil) di daerah, hingga Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Kami menghubungi (Ditjen) Dukcapil dan ada dukcapil daerah yang memberikan (NIK), lalu kami isi," lanjut Hadar.

Menurut dia, upaya yang sama juga akan tetap dilakukan untuk melengkapi 7 juta data pemilih yang tersisa. KPU telah memberikan data pemilih kepada parpol peserta pemilu. Ia berharap, dengan data tersebut, parpol dapat membantu pihaknya memberi masukan lagi atas data yang dianggap masih bermasalah.

"Itu datanya sudah jelas sekali. Parpol sudah dibagikan juga data itu. Kami harapkan parpol beri masukan, kami akan konsen di 10,4 juta data yang kemarin masih bermasalah," ujar dia.

Hadar menjelaskan temuan KPU terhadap 10,4 juta data tersebut disebabkan oleh pemilih yang tidak mengetahui NIK mereka. "Jadi itu bukan karena belum punya (NIK), tapi mereka tidak tahu NIK mereka sehingga tidak diberitahukan kepada petugas (Pantarlih) kami ketika pemutakhiran," kata Hadar.

Partisipasi parpol minim

Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Busran Riandy seperti dikutip Antara menilai, partisipasi parpol peserta pemilu terhadap proses pemutakhiran DPT di Sulbar relatif minim. Padahal, parpol memiliki kepentingan besar terhadap validasi DPT.

Ia mengharapkan pengurus Parpol ikut berpartisipasi mencermati persoalan DPT yang hingga kini masih banyak menyisakan persoalan. "Jika validasi DPT tidak berjalan maksimal maka hal itu akan menjadi benih marah munculnya sengketa pemilu," jelas Busran di Mamuju.

Busran menyampaikan, setelah dilakukan rapat pleno penetapan DPT ternyata masih menyisakan persoalan khususnya banyak pemilih yang tidak memiliki NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan jumlah mencapai 551.638 orang.

Seperti diberitakan, KPU akhirnya mengesahkan DPT sejumlah 186.612.255 orang pemilih. penetapan itu dilakukan meski masih ada protes dari sebagian parpol lantaran ditemukan 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi NIK.