Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes ke AS dan Australia soal Penyadapan, Diplomasi Basa-basi?

Kompas.com - 04/11/2013, 17:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai lengah dan tidak fokus dengan kepentingan keamanan nasional karena gagal menangkal penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Protes pemerintah atas penyadapan tersebut juga dianggap hanya formalitas, diplomasi basa-basi untuk menutupi malu.

"Sikap terkejut dan marah yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia terkait terbongkarnya informasi penyadapan oleh Australia dan AS hanya diplomasi basa-basi untuk menutup malu karena terbukti kecolongan," kata politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (4/11/2013).

Bambang menuturkan, berdasarkan catatannya jelang akhir 2010 lalu, Wikileaks telah memiliki bocoran 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS terkait Indonesia. Dokumen itu merupakan salinan laporan para diplomat AS dari kedubes di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Wikileaks. Dengan begitu, penyadapan oleh asing dapat direduksi, bahkan ditangkal sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, kembali kecolongan dengan penyadapan yang diduga dilakukan AS dan Australia karena pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Teknologi penyadapan yang dimiliki juga tidak digunakan maksimal untuk melindungi rahasia negara. Terlebih lagi, Lembaga Sandi Negara dinilai sibuk dengan urusan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

"Kecolongan bisa terjadi karena tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan," ujarnya.

Sebelumnya, telah terkuak skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.

Belakangan, diketahui pula, Australia yang merupakan salah satu sekutu dekat AS turut menyadap Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com