Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Minta KPU-Kemendagri Rapikan Data Selama 30 Hari

Kompas.com - 04/11/2013, 17:43 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendukung sikap Komisi Pemilhan Umum (KPU) yang ingin tetap menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Senin (4/11/2013), hari ini. Namun Bawaslu meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merapikan data atas 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK).

"Jika KPU berketetapan hati menetapkan DPT hari ini, maka Bawaslu bisa memahami dengan catatan, agar 10,4 juta data pemilih yang belum tertib ini agar dilakukan upaya sistematis, terstruktur dan masif dengan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan akurasi data tersebut maksimal 30 hari," ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jakarta, Senin.

Ia mengapresiasi upaya serius yang dilakukan KPU baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merapikan daftar pemilih berdasarkan temuan Bawaslu. Dia menilai KPU berhasil melengkapi data pemilih yang belum lengkap, dari 20,3 juta data pemilih menjadi 10,4 juta. Ketidaklengkapan itu terkait ketiadaan NIK.

KPU menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional, Senin (4/11/2013) di Gedung KPU. KPU masih berkeyakinan, DPT akan ditetapkan hari ini.

"Kami sangat optimistis DPT bisa kami tetapkan hari ini. Hasil kemarin (rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi, Minggu, 3/11/2013) dari 33 provinsi sudah masuk semua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di Gedung KPU sebelum rapat dimulai.

Dikatakannya, KPU provinsi telah menyampaikan fakta dan bukti dalam penetapan DPT dari tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, ujarnya, DPT di tingkat provinisi sudah siap untuk disampaikan pada rapat pleno terbuka dan direkapitulasi menjadi DPT nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com