Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daripada Diundur, PAN Usulkan KPU Buat Daftar Susulan

Kompas.com - 04/11/2013, 17:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional prihatin dengan ketidakcocokan data pemilih yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum dengan data milik Kementerian Dalam Negeri. Namun, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo menyatakan partainya tetap mendukung penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lantaran menunda penetapan DPT akan menimbulkan dampak yang jauh lebih merugikan. Untuk memperbaiki DPT, PAN mengusulkan agar adanya daftar susulan.

“Untuk daftar pemilih yang masih bermasalah, bisa dicarikan solusi seperti daftar susulan. Namun memang solusi ini harus dilakukan setransparan mungkin, terbuka untuk semua parpol,” ujar Dradjad saat dihubungi Senin (4/11/2013).

Dradjad menekankan transparansi itu penting untuk menjamin validnya data yang dimiliki KPU. Sekecil apa pun ketidaktransparansi yang dilakukan KPU, kata Dradjad, akan mempengaruhi kredibilitas pemilu. Partai politik akan curiga terjadi kecurangan yang menguntungkan partai politik tertentu.

Menurut Dradjad, PAN menilai persoalan DPT ini cukup krusial lantaran data bermasalah yang terakhir terdata mencapai 10,4 juta. Hal ini, sebutnya, menunjukkan persoalan yang besar sekali dalam sistem registrasi kependudukan dan pemilih di Indonesia.

“Kalau di negara maju, menteri yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut sudah mundur,” kata politisi yang juga ekonom ini.

Meski demikian, Dradjad menuturkan PAN tidak mendesak KPU untuk memundurkan jadwal penetapan DPT karena akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Tahapan pemilu, lanjutnya, bisa molor dengan risiko penundaan penetapan Presiden dan DPR terpilih.

“Penundaan DPT mempunyai risiko konstitusional yang besar sekali. Oleh karena itu, kami memilih the lesser between two evils, mana yang mudhorotnya lebih kecil, sambil mencari solusinya. Penetapan DPT hari ini memiliki mudhorot yang lebih kecil,” ucap Dradjad.

KPU bersikeras menetapkan DPT sesuai dengan jadwal yang disepakati terdahulu, yaitu Senin (4/11/2013). Sikap tersebut diambil meski masih banyak tuntutan penetapan DPT dari DPR dan partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya tidak menyangkal bahwa masih ada persoalan terkait nomor induk kependudukan (NIK). Soal pemberian NIK kepada pemilih tersebut, kata Hadar, akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com