Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Konsisten Tolak Penetapan DPT Hari Ini

Kompas.com - 04/11/2013, 16:33 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Indonesia Raya konsisten menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional pada Senin (4/11/2013) ini. Partai itu menilai, daftar pemilih milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bersih, valid, dan layak ditetapkan.

"Masih banyak persoalan besar yang belum diselesaikan. Menurut kami, dengan permasalahan besar tersebut penetapan DPT seharusnya ditunda," kata Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman di Gedung KPU, Jakarta, sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT nasional, Senin.

Ia menilai, masih ada sekitar 30 juta data pemilih yang bermasalah. Menurutnya, angka itu besar sehingga dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu 2014 jika tetap ditetapkan. "Jumlah ini sangat spektakuler dan membuat Pemilu 2014 menjadi tidak legitimatif," kata Habiburokhman.

Dia menjabarkan, beberapa permasalahan, di antaranya, masih ada sekitar 10,4 juta pemilih yang tercatat dalam DPT namun tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Selain itu, kata dia, belum ada tindak lanjut dari KPU atas temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait 20,3 juta data pemilih dalam DPT namun tidak tercantum di data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

"Selain itu, masih banyak DPT ganda di berbagai daerah yang ditemukan tim teknologi informasi Partai Gerindra," katanya.

Ia menyayangkan sikap KPU yang bersikeras menetapkan DPT hari ini. KPU menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional, Senin. KPU masih berkeyakinan, DPT akan ditetapkan hari ini.

"Kami sangat optimistis DPT bisa kami tetapkan hari ini. Hasil kemarin (rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi, Minggu, 3/11/2013) dari 33 provinsi sudah masuk semua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ia mengatakan, hingga hari ini belum ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) soal pengunduran penetapan DPT. Untuk itu, dia juga berharap Bawaslu mendukung pihaknya dalam forum rapat pleno yang juga akan dihadiri partai politik peserta pemilu dan Komisi II DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com