"Masih banyak persoalan besar yang belum diselesaikan. Menurut kami, dengan permasalahan besar tersebut penetapan DPT seharusnya ditunda," kata Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman di Gedung KPU, Jakarta, sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT nasional, Senin.
Ia menilai, masih ada sekitar 30 juta data pemilih yang bermasalah. Menurutnya, angka itu besar sehingga dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu 2014 jika tetap ditetapkan. "Jumlah ini sangat spektakuler dan membuat Pemilu 2014 menjadi tidak legitimatif," kata Habiburokhman.
Dia menjabarkan, beberapa permasalahan, di antaranya, masih ada sekitar 10,4 juta pemilih yang tercatat dalam DPT namun tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Selain itu, kata dia, belum ada tindak lanjut dari KPU atas temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait 20,3 juta data pemilih dalam DPT namun tidak tercantum di data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
"Selain itu, masih banyak DPT ganda di berbagai daerah yang ditemukan tim teknologi informasi Partai Gerindra," katanya.
Ia menyayangkan sikap KPU yang bersikeras menetapkan DPT hari ini. KPU menggelar rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional, Senin. KPU masih berkeyakinan, DPT akan ditetapkan hari ini.
"Kami sangat optimistis DPT bisa kami tetapkan hari ini. Hasil kemarin (rapat koordinasi KPU dengan KPU provinsi, Minggu, 3/11/2013) dari 33 provinsi sudah masuk semua," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Ia mengatakan, hingga hari ini belum ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu) soal pengunduran penetapan DPT. Untuk itu, dia juga berharap Bawaslu mendukung pihaknya dalam forum rapat pleno yang juga akan dihadiri partai politik peserta pemilu dan Komisi II DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.