KPU Diminta Tampilkan Masalah DPT Tiap Kabupaten dan Kota

Agus menjelaskan, dimunculkannya permasalahan mengenai DPT itu berguna untuk menyisir permasalahan dan bagaimana menyelesaikannya. Agus menyampaikan pihaknya justru akan merasa was-was kalau KPU bersikeras menetapkan DPT hari ini namun tak menampilkan permasalahan tersebut.

"Boleh disahkan hari ini (DPT), tapi masalahnya ditampilkan, di mana saja, nanti kan bisa disisir, diselesaikan sambil berjalan," kata Agus di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta imbauan tersebut diperhatikan oleh KPU. Jika tak dapat menampilkan masalah terkait DPT, maka PKS mendesak agar KPU menunda waktu penetapan. Ditundanya waktu penetapan, kata Agus, ia yakini tak akan mengganggu tahapan pemilu selanjutnya. Karena pada 2009, DPT ditetapkan di sekitar akhir tahun 2008.

"Kalau tidak bisa ditampilkan, ya tunda saja. Penundaan itu tak akan mengganggu, saya yakin," tandasnya.

KPU bersikukuh menetapkan DPT sesuai dengan jadwal yang disepakati terdahulu, yaitu Senin (4/11/2013). Sikap tersebut diambil meski masih banyak tuntutan penetapan DPT dari DPR dan partai politik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pihaknya tidak menyangkal bahwa masih ada persoalan terkait nomor induk kependudukan (NIK). Soal pemberian NIK kepada pemilih tersebut, kata Hadar, akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri.